Berkas perbaikan permohonan yang diajukan Prabowo-Hatta bertambah dari 50 menjadi 197 halaman. Namun tim Prabowo-Hatta membantah jika dianggap menambah gugatan dari yang sudah disepakati.

Tim Prabowo-Hatta mempermasalahkan surat edaran KPU Nomor 146 tentang instruksi membuka kotak suara sebagai persiapan KPU daerah menghadapi gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai hal itu bisa dimaklumi.

Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) diskors. Sidang itu dihentikan sementara untuk persiapan salat Jumat.

Tim Prabowo-Hatta menganggap KPU tidak independen dan mempermasalahkan pertemuan antara Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay dan Timses Jokowi-JK, Trimedya sat masa Pilpres lalu. Tuduhan itu menurut KPU fitnah.

Tim hukum Prabowo-Hatta mempermasalahkan alat bukti milik KPU yang didapat dengan membuka kotak suara. Menanggapi hal itu, pihak KPU menegaskan alat bukti itu dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Dalam salah satu materi gugatannya, Prabowo-Hatta mempermasalahkan banyaknya pemilih tambahan dan menduga ada mobilisasi pemilih. Tim Hukum Jokowi sebagai pihak terkait menyebut materi gugatan itu tak berdasar.

Kuasa Hukum KPU membacakan pembelaan atas gugatan Tim Hukum Prabowo-Hatta terhadap hasil Pilpres 2014. KPU meminta Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Prabowo sepenuhnya.

Prabowo Subianto belum menerima hasil Pilpres 2014 dan menggugat ke MK lantaran merasa dicurangi. Kubu Prabowo-Hatta menuding ada kecurangan sistematis, terstruktur dan masif di Pilpres 2014. Komitmen terhadap janji siap kalah capres nomor satu itu pun dipertanyakan.

Berkas perbaikan permohonan yang diajukan Prabowo-Hatta bertambah dari 50 menjadi 197 halaman. KPU selaku pihak termohon keberatan karena waktu untuk mempelajari berkas tersebut kurang dari 24 jam.

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang kedua perselisihan hasil pemiluhan umum (PHPU) atas permohonan Prabowo-Hattta. Berbeda dengan sidang pertama, kali ini Prabowo dan Hatta tampak tak hadir.