Penolakan revisi UU KPK terus bergulir layaknya bola salju. DPR menolak disebut sebagai pihak yang ingin melemahkan KPK. Sebab, revisi UU KPK tidak hanya diusulkan oleh DPR, tapi juga oleh pemerintah.

Wacana revisi UU KPK terus menjadi polemik di DPR. Beberapa pihak bahkan mendesak Presiden segera bersikap agar polemik berakhir dan upaya melemahkan KPK melalui revisi UU tidak terwujud. Namun pemerintah enggan menanggapinya.

Presiden SBY memantau terus perkembangan polemik terkait revisi UU KPK. Meski begitu, Presiden belum akan bersikap terkait polemik tersebut.

Kasus korupsi Simulator SIM di Korlantas Polri berujung pada penarikan penyidik Polri di KPK. Sekarang saatnya KPK menambah penyidik dari kejaksaan.

Merasa aspirasi diabaikan, Komite untuk Pembaharuan Hukum Acara (KUHAP) menemui Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana. Mereka mempertanyakan perihal Rancangan KUHAP (RKUHAP) yang hingga kini tak kunjung diserahkan pemerintah ke DPR untuk dibahas.

Menkum HAM Amir Syamsuddin tak setuju dengan draf usulan revisi UU KPK yang akan membonsai beberapa kewenangan KPK. Seharusnya KPK diperkuat, bukan dilemahkan.

FPD DPR meminta rekaman rapat di Kantor Presiden 9 Oktober 2008 yang diserahkan oleh pemerintah ke KPK diputar di Timwas Century DPR.

Timwas Century DPR akan meminta rekaman rapat kabinet 9 Oktober 2008 yang sudah diserahkan Seskab Dipo Alam ke KPK. Timwas ingin memastikan bahwa dalam rapat tersebut tidak ada pembicaraan mengenai bailout Bank Century.

Sama sekali tidak ada yang perlu dipermasalahkan dalam MoU KPK dengan TNI seputar rumah tahanan. Pemerintah mendukung kerjasama pemanfaatan rumah tahanan tersebut.

Sejumlah anggota Komisi III DPR mengkritik penggunaan Rutan TNI untuk menahan koruptor yang diproses KPK. Namun, menurut Komisi I DPR, Rutan TNI boleh digunakan untuk menahan koruptor.