Tumpak Hatorangan Panggabean harus meninggalkan jabatan yang disandang selama lima bulan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sementara Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini menyusul diterimanya surat Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemberhentian Tumpak hari ini.

Meski Panitia Seleksi (Pansel) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum terbentuk, Kementrian Hukum dan HAM sudah menyiapkan dua nama untuk diajukan menjadi pimpinan KPK.

Plt Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tumpak Hatorangan Panggabean siap angkat kaki dari KPK. Hal itu dilakukan setelah DPR menolak Perppu 4/2009 yang menjadi dasar pengangkatan dirinya.

Penolakan DPR terhadap Perppu nomor 4 tahun 2009 membuat Plt Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean harus angkat kaki dari KPK. Tumpak pun sudah tidak ikut menandatangani berkas kasus korupsi.

Sekjen DPP Partai Demokrat Amir Syamsuddin menilai wacana pemotongan anggaran KPK jika tidak mengusut kasus Century adalah bagian dari upaya pelemahan. Ancaman ini dinilai keluar karena KPK sangat ditakuti akibat sedang memeriksa segerombolan anggota DPR.

Masa kerja PLT Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean akan segera berakhir. Pemerintah pun akan membentuk panitia seleksi (pansel) untuk memilih komisioner komisi antikorupsi tersebut.

Ditolaknya Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) Plt Pimpinan KPK bukan berarti Tumpak Hatorangan Panggabean tidak bisa maju lagi sebagai Ketua KPK. Peluang itu masih ada.

Komisi III DPR telah menolak Perppu Plt Pimpinan KPK yang berakibat lengsernya Tumpak Hatorangan Panggabean dari KPK. Penolakan ini bukan karena Komisi III DPR mempunya masalah pribadi dengan Tumpak.

Abu Jibril mendampingi terdakwa kasus terorisme, M Jibril, saat menjalani sidang perdana. Abu Jibril yakin putranya tidak memiliki hubungan dengan Al Qaeda dan terorisme.

Sidang terdakwa terorisme M Jibril dihadiri belasan pendukungnya. Selain keluarga Jibril, belasan wanita bercadar ikut memberikan dukungan kepada pemilik situs www.arrahmah.com ini.