Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa(3/9), membebaskan Djoko Susilo dari tuntutan membayar uang pengganti Rp 32 miliar. Bekas Kepala Korlantas Polri itu diganjar hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan.

Ada dua kejadian yang cukup menyedot perhatian publik di Pengadilan Tipikor, satu di Yogyakarta dan satu lagi di Jakarta. Adalah Saidi PNS Dinas Kehutanan dan Perkebunan Gunung Kidul dan Irjen Djoko Susilo.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memerintahkan perampasan sejumlah aset kekayaan milik Irjen Djoko Susilo. Total aset yang disita mencapai Rp 125 miliar.

Majelis hakim memvonis Irjen Djoko Susilo 10 tahun penjara karena terbukti korupsi dan melakukan pencucian uang. Ketua Komisi III Gede Pasek Suardika menilai putusan hakim harus dihormati.

Meski divonis 10 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dan pencucian uang, Djoko Susilo tidak dibebani uang pengganti atas kerugian negara yang ditimbulkan. KPK menilai seharusnya ada tuntutan uang pengganti.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor memvonis bersalah mantan Kakorlantas Polri Irjen Djoko Susilo dan menghukumnya 10 tahun penjara. Ini tanggapan Djoko Susilo.

Mantan Kakorlantas Irjen Djoko Susilo telah dijatuhi vonis hukuman penjara 10 tahun dan denda Rp 500 juta. KPK menganggap putusan itu telah cukup adil dan perlu mendapatkan apresiasi.

Irjen Djoko Susilo divonis 10 tahun penjara oleh majelis hakim atas perbuatan korupsi dan pencucian uang. Jaksa KPK tetap tidak puas lantaran durasi hukuman cukup jauh dari tuntutan.

Irjen Djoko Susilo terbukti melakukan korupsi dan pencucian uang. Meski begitu jenderal bintang dua tersebut tidak dibebani uang pengganti atas kerugian negara yang ditimbulkan itu.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor menolak tuntutan jaksa KPK yang menuntut agar hak politik mantan Kepala Korlantas Polri Irjen Djoko Susilo dicabut.