Pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani telah selesai dilakukan selama 2,5 jam. Sri Mulyani menjelaskan dirinya ditanyai seputar latar belakang terjadinya krisis ekonomi global dan keluarnya Perppu JPSK.

Presiden SBY kembali mengajukan surat berisi RUU tentang pencabutan Perppu tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Isinya, Presiden ingin pejabat di sektor keuangan mempunyai imunitas hukum.

ICW menilai Presiden SBY tidak memiliki political will terhadap terbentuknya Perppu Pembuktian Terbalik. SBY dinilai setengah hati dalam mendukung Perppu yang sudah diwacanakan sejak 1971 ini.

KUPAS melayangkan surat terbuka kepada Presiden SBY. Surat tersebut berisi rekomendasi pemberlakuan azas pembuktian terbalik terhadap kasus korupsi.

Pemerintah akan segera menyiapkan payung hukum khusus akibat dibatalkannya UU Badan Hukum Pendidikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Dua pekan depan payung hukum baru itu harus sudah jelas apa bentuk dan materinya.

Politisi Partai Gerindra Permadi punya usulan jitu untuk menghilangkan korupsi di Indonesia. Menurutnya hukuman yang layak untuk koruptor adalah ditembak mati.

Tumpak Hatorangan Panggabean harus meninggalkan jabatan yang disandang selama lima bulan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sementara Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini menyusul diterimanya surat Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemberhentian Tumpak hari ini.

Meski Panitia Seleksi (Pansel) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum terbentuk, Kementrian Hukum dan HAM sudah menyiapkan dua nama untuk diajukan menjadi pimpinan KPK.

Plt Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tumpak Hatorangan Panggabean siap angkat kaki dari KPK. Hal itu dilakukan setelah DPR menolak Perppu 4/2009 yang menjadi dasar pengangkatan dirinya.

Penolakan DPR terhadap Perppu nomor 4 tahun 2009 membuat Plt Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean harus angkat kaki dari KPK. Tumpak pun sudah tidak ikut menandatangani berkas kasus korupsi.