Partai Gerindra mulai mempertimbangkan masuk barisan partai koalisi pendukung pemerintahan SBY-Boediono. Gerindra tengah menunggu waktu yang tepat untuk berbalik badan dari partai oposisi menjadi partai koalisi.

Lobi rapat paripurna DPR hak angket mafia pajak berkembang pada opsi dilakukannya 2 kali voting. Namun, opsi ini hanya disetujui oleh Fraksi Partai Demokrat, PPP dan PAN.

Perdebatan seru mewarnai rapat paripurna DPR. Mayoritas fraksi meminta agar pimpinan sidang segera mengambil langkah cepat, menggelar voting untuk memastikan menerima atau menolak hak angket mafia pajak.

Perdebatan pembentukan Angket Mafia Pajak masih berlangsung di sidang paripurna DPR. Kekuatan pro dan kontra masih imbang. Bahkan, dua partai politik yang menjadi kunci, PPP dan Gerindra, kini satu suara. Kedua parpol itu menolak pembentukan angket tersebut.

Usulan hak angket mafia pajak dinilai sebagai upaya untuk mendapatkan panggung politik. Fraksi Gerindra meminta usulan itu dihentikan dan menolak voting.

Partai Gerindra tidak mempersoalkan hengkangnya Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Muchdi Purwopranjono ke PPP. Dengan hijrah ke partai religius, Muchdi mungkin mendapat keteduhan.

Gerindra menegaskan bahwa perubahan sikap mereka terkait angket mafia pajak bukan hasil pertemuan SBY dengan Prabowo Subianto. Gerindra menegaskan tidak ada deal soal posisi menteri.

Partai Gerindra berbalik arah menolak angket mafia pajak DPR. PPP juga mengisyaratkan penolakan pada detik-detik terakhir. Penarikan dukungan dari kedua partai ini menyebabkan usulan hak angket mafia pajak berpotensi kandas.

Partai Hanura tetap maju mendukung hak angket mafia pajak. Hanura tidak peduli apabila angket mafia pajak ini akan dimanfaatkan oleh kalangan politik tertentu.

Partai Gerindra mengkaji ulang penggunaan hak angket atas kasus mafia pajak di DPR. Gerindra tak mau dipermainkan oleh kepentingan partai politik lainnya.