Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) resmi melaporkan Bareskrim Polri ke Ombudsman. Salah satu substansi aduannya terkait dugaan mal administrasi penangkapannya Jumat (23/1) lalu. 

Ombudsman RI menerima laporan BW terkait proses penangkapan Baraeskrim yang dinilai tak memenuhi syarat administrasi. Ombudsman berjanji akan langsung memproses laporan tersebut hari ini.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) tiba di kantor Ombudsman. Ditemani tim kuasa hukum, BW bermaksud melaporkan proses penangkapannya oleh Bareskrim yang dinilai tak memenuhi syarat administrasi. 

Pengacara Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto berencana mengadukan operasi penangkapan kliennya oleh petugas Bareskrim Polri ke Ombudsman. Mereka mengadukan dugaan adanya penyimpangan prosedur.

Kuasa hukum Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto akan melaporkan Bareskrim Polri ke Ombudsman pada Kamis 29 Januari. Pelaporan itu terkait administrasi penangkapan BW oleh Polri beberapa waktu lalu.

Usulan agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berada di bawah kementerian kembali mengemuka seiring dengan kegaduhan KPK vs oknum Polri. Bila Polri di bawah kementerian, maka akan mengurangi beban politik presiden.

"Perppu Imunitas ini tidak datang dari langit. Di Indonesia, anggota DPR yang menolak wacana Perppu Imunitas ini sebenarnya punya hak imunitas," kata Denny Indrayana.

Guru Besar Hukum UGM Prof Denny Indrayana menyampaikan penjelasan soal wacana hak imunitas bagi pimpinan KPK. Menurut dia, hak kekebalan itu berlaku hanya saat masih menjabat. 

Presiden Jokowi memerintahkan kepada para jajaran penegak hukum untuk tidak ada kriminalisasi baik di KPK, Polri, atau Kejaksaan. Belakangan ini memang tensi hubungan KPK dan Polri memanas lantaran saling sandera tentang kasus.

Akademisi di Yogyakarta menyampaikan pernyataan sikap keprihatinan atas situasi bangsa saat ini. Mereka menyatakan meminta Presiden Joko Widodo untuk konsisten dalam pemberantasan korupsi.