DPR mempersiapkan 3 skenario apabila pembentukan lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) gagal diwujudkan hingga tenggat waktunya pada 31 Desember 2010.

Draf Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK) telah dirampungkan. Tim perumus RUU JPSK akan segera mengirimkannya ke DPR dalam waktu dekat.

Pemerintah ingin segera membentuk OJK dan memiliki UU Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK) untuk mengantisipasi seandainya krisis keuangan global kembali mengganas.

Dewan Perwakilan Rakyat lebih banyak mengamati isu politik dan anggaran ketimbang menggarap tugas utamanya soal legislasi. Alhasil, dari 70 RUU yang harus diselesaikan tahun 2011, baru empat yang tuntas. Sisanya? belum jelas!

Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Pimpinan KPK yang juga Menkumham, Patrialis Akbar menegaskan Pansel hanya akan memilih 1 pimpinan KPK saja. Keputusan tersebut sudah sesuai rekomendasi dari DPR.

Bapepam-LK menilai rencana pemerintah untuk mengesahkan RUU JPSK jangan terlalu dipolitisasi oleh DPR karena berfungsi sebagai UU masa krisis.

Kemenkeu menyiapkan Perppu yang isinya hampir sama dengan Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (RUU JPSK) untuk mengantisipasi jika terjadi krisis di Indonesia.

Pembahasan RUU OJK dan RUU JPSK sama-sama penting. Pada intinya, bank sentral mengharapkan aturan yang jelas jika suatu saat Indonesia mengalami krisis.

Pasca pencabutan UU BHP oleh MK, 7 PTN BHMN mewacanakan Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) PTN BHMN sebagai payung hukum pengelolaan perguruan tinggi.

Menkeu Sri Mulyani diperiksa selama 2,5 jam oleh KPK di kantornya. dirinya ditanyai seputar latar belakang terjadinya krisis ekonomi global dan keluarnya Perppu Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK).