Pemerintah kini mulai blak-blakan soal pembengkakan anggaran dinas para PNS, tercatat ada lonjakan anggaran perjalanan dinas yang signifikan.

Meski kendaraan dinas pemerintah dilarang menggunakan BBM bersubsidi, namun bisa digunakan untuk kondangan.

Pemerintah berencana memperketat aturan terkait pemberian remunerasi Kementerian/Lembaga (K/L). MenPAN meminta anggaran belanja pegawai tidak naik.

Belanja pegawai di K/L cukup besar, namun hal ini tidak sebanding dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Masih jauh dari memuaskan.

Pemerintah berencana memperbaiki aturan tentang PNS yang mempunyai sampingan bisnis usaha. Sampai saat ini pemerintah masih menggunakan aturan lama.

Wakil Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PAN & RB) Eko Prasodjo menyebut, bangsa Indonesia memiliki mental korup.

Untuk mengatasi laju korupsi di Indonesia yang semakin brutal dan sistemik, diperlukan peningkatan pengawasan di sektor pusat. Selain itu, dibutuhkan karakter pemimpin yang tegas untuk menindak setiap sektor yang terlibat.

Pergerakan korupsi di Indonesia dinilai semakin brutal dan sistemik. Perkembangan paling sistemik terjadi pada modus korupsi yang semakin lama semakin canggih.

Zona integritas akan ditularkan ke semua kementerian. Adalah Kemen PAN & RB yang menggagasnya dan akan ditularkan ke jajaran PNS.

PNS mesti benar-benar bersih diri bila ingin meraih posisi tinggi. Kini Kemen PAN & RB tengah menggodok aturan soal aturan naik pangkat bagi PNS.