Ombudsman Republik Indonesia mengingatkan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil untuk serius membenahi sejumlah problem pelayanan publik. Hal itu terkait hasil investigasi Ombudsman soal potensi pungli pada tiga dinas.

"Kegiatan hari ini bertujuan untuk kembali memantapkan tekad dalam melaksanakan tugas serta menjalankan program secara baik dan benar," kata Nila.

Seorang pemilik restoran di Launceston (Tasmania) telah dikenai denda $ 100 ribu (sekitar Rp 1 M) karena membayar koki asal China terlalu rendah dan juga membuat laporan penggajian palsu.

Ombudsman menilai SK Menteri Kehutanan tentang kawasan hutan di Kepulauan Riau, maladministrasi. SK itu dianggap menghambat layanan dunia usaha khususnya perizinan investasi.

Banyaknya pelanggaran lingkungan hidup, membuat Pemprov Jabar menginisiasi pembentukan Satgas Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu. Tim yang melibatkan kepolisian dan kejaksaan itu bertugas mulai dari perizinan hingga penindakan.

Ditemukannya kecurangan administrasi yang dilakukan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT), Wali Kota Bandung Ridwan Kamil tak mau kecolongan lagi. Ia pun akan membentuk tim detektif untuk mengawasi.

Ombudsman Jabar melaporkan adanya praktik maladministrasi pada tiga dinas di Pemkot Bandung. Enggan kembali mendapat rapor merah, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil akan melakukan reformasi ketiga dinas tersebut.

Pada tahun 2015 ini Ridwan Kamil punya program baru untuk mendukung tercapainya tahun pelayanan publik prima. Ia menyatakan akan melakukan kunjungan ke dinas-dinas dua kali dalam sepekan.

Ombudsman Jabar menemukan praktik maladministrasi berupa pungutan liar (pungli) dalam pelayanan pengurusan perizinan pada tiga dinas di lingkungan Pemkot Bandung. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menyiapkan siasat agar perilaku nakal anak buahnya tak terulang pada 2015. Seperti apa caranya?

Selama satu bulan, Ombudsman Jabar melakukan investigasi atas pelayanan perizinan pada 3 dinas di Pemkot Bandung. Hasilnya, terdapat 22 rekaman video yang menunjukkan bagaimana pegawai di dinas-dinas tersebut banyak melakukan praktik-praktif maladministrasi.