Pemberian grasi oleh Presiden SBY kepada salah seorang terpidana kasus narkoba, Deni Setia Maharwa, menjadi perdebatan. Pemerintah mengungkapkan pemberian grasi kepada Deni dilatarbelakangi kondisi ekonomi Deny yang lemah, yaitu dia harus mencicil mobil.

Pemerintahan Presiden SBY mengaku tetap serius memerangi narkotika. Selama kurun menjabat presiden, SBY telah menolak 119 permohonan grasi gembong narkoba yang sampai ke mejanya.

Masalah grasi untuk terpidana narkoba dan tindak lanjut penanganan konflik Polri vs KPK menjadi agenda rapat menteri bidang polkam di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan.

Pro kontra pemberian grasi bagi terpidana kasus narkoba mendapat perhatian serius pemerintah. Menko Polhukam Djoko Suyanto bahkan menjadikan materi itu sebagai agenda rapat menteri bidang polkam di kantornya.

Meski sejumlah fraksi telah mengusulkan menghentikan pembahasan revisi UU KPK, tetapi final nasib revisi UU itu ada di Baleg. Baleg akan memutuskan revisi UU KPK dalam rapat pleno pada Rabu 17 Oktober besok.

Terpidana kasus narkotika Deni Setia Maharwa menyambut gembira dirinya mendapat grasi dari Presiden SBY. Atas ampunan ini, Deni lolos dari hukuman mati dan dihukup penjara seumur hidup.

Badan Legislasi (Baleg) DPR tak bisa serta-merta menghentikan revisi UU KPK. Proses panjang harus ditempuh dan dipantau masyarakat agar revisi UU KPK di drop dari program legislasi nasional (Prolegnas).

Deni Setia Maharwa, terpidana kasus narkoba yang menerima grasi dari hukuman mati menjadi penjara seumur hidup, ternyata bukan seorang gembong narkoba.

Pelimpahan pembahasan revisi UU KPK dari Komisi III ke Baleg DPR tak serta merta membuat pembahasan revisi UU kontroversial itu dihentikan. Dibutuhkan kesepakatan dari fraksi-fraksi yang ada di DPR untuk menghentikan pembahasan.

Sri Sultan HB X menjadi satu-satunya gubernur yang dilantik presiden. Sementara gubernur lain hanya dilantik Mendagri. Apa tanggapan Sultan?