Aktivis HAM khawatir masuknya Gerinda ke dalam koalisi Pemerintah SBY-Boediono akan menghambat penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM. Bagi Gerindra, kekhawatiran itu tidak beralasan.

Partai Gerindra memberikan isyarat kuat akan masuk ke koalisi pemerintahan SBY-Boediono. Namun PDIP yang juga dirayu untuk bergabung, memutuskan tetap berada di luar koalisi.

Partai Gerindra sudah secara resmi mengusulkan sejumlah posisi menteri kepada Presiden SBY. Usulan ini disampaikan menyusul tawaran SBY agar Gerindra masuk koalisi pemerintahan SBY-Boediono.

Partai Gerindra mengadakan rapat membahas tawaran koalisi dari SBY dan Partai Demokrat. Sejumlah syarat telah diajukan Gerindra. Jika Demokrat setuju, Gerindra pun siap masuk kabinet. Namun untuk posisi menteri, seluruhnya diserahkan pada SBY dan Prabowo.

Partai Gerindra telah 'dilamar' untuk masuk koalisi. Namun Gerindra tak serta-merta menerima tawaran itu. Mereka mengajukan sejumlah syarat kepada ketua koalisi, Presiden SBY. Apa mau?

Langkah Presiden SBY mengevaluasi koalisi bukan isapan jempol belaka. Presiden SBY melalui Partai Demokrat sudah secara resmi menawari Gerindra masuk koalisi.

Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR Nudirman Munir tak mau ambil pusing terkait polemik kode etik DPR. Nudirman menyerahkan sepenuhnya kepada rapat paripurna yang akan datang.

Sikap fraksi Gerindra yang ikut menolak hak angket mafia pajak dalam paripurna lalu menimbulkan berbagai spekulasi. Gerindra diprediksi akan masuk koalisi yang dimotori Demokrat. Benarkah?

Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Fadli Zon mengaku mendapatkan laporan bila dua anggota Fraksi Gerindra di DPR akan disuap. Namun keterangan berbeda justru datang dari Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani.

BK DPR telah menyusun kode etik baru bagi anggota dewan. Namun fraksi Gerindra dan Hanura menolak mematuhi kode etik itu lantaran tidak memiliki wakil yang duduk di BK.