Sampai penutupan Masa Sidang ke-4 realisasinya DPR baru dapat menyelesaikan 5 (lima) RUU. Itu pun bukan berasal dari Prolegnas 2010 (atau RUU yang berasal dari kumulatif). Artinya DPR belum menyelesaikan satu pun RUU yang ditargetkan dalam Prolegnas. Memprihatinkan.

Perpanjangan masa jabatan komisioner KY harus dilakukan dengan penerbitan perppu. Sebab, memperpanjang masa jabatan berarti mengubah undang-undang yang mengatur tentang masa jabatan.

Komisi III (Hukum) DPR dan pemerintah sepakat untuk memperpanjang masa jabatan komisioner KY hingga komsioner periode baru terpilih. Kesepakatan ini dilakukan menyusul molornya waktu penyeleksian komisioner karena sepinya peminat.

DPR membantah telah berkompromi dengan Presiden soal Perpu No 4 Tahun 2008 tentang JPSK dalam rapat konsultasi yang digelar di Istana Negara kemarin. Pemerintah dan DPR membentuk tim kecil guna mencari titik temu tentang keabsahan Perpu tersebut.

DPR mempersiapkan 3 skenario apabila pembentukan lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) gagal diwujudkan hingga tenggat waktunya pada 31 Desember 2010.

Draf Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK) telah dirampungkan. Tim perumus RUU JPSK akan segera mengirimkannya ke DPR dalam waktu dekat.

Pemerintah ingin segera membentuk OJK dan memiliki UU Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK) untuk mengantisipasi seandainya krisis keuangan global kembali mengganas.

Dewan Perwakilan Rakyat lebih banyak mengamati isu politik dan anggaran ketimbang menggarap tugas utamanya soal legislasi. Alhasil, dari 70 RUU yang harus diselesaikan tahun 2011, baru empat yang tuntas. Sisanya? belum jelas!

Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Pimpinan KPK yang juga Menkumham, Patrialis Akbar menegaskan Pansel hanya akan memilih 1 pimpinan KPK saja. Keputusan tersebut sudah sesuai rekomendasi dari DPR.

Bapepam-LK menilai rencana pemerintah untuk mengesahkan RUU JPSK jangan terlalu dipolitisasi oleh DPR karena berfungsi sebagai UU masa krisis.