Fraksi-fraksi di DPR akan menyampaikan sikap akhirnya atas kelanjutan rencana revisi UU KPK. FPD memastikan menolak untuk menghentikan rencana itu tanpa syarat.

Fraksi Partai Golkar yang tadinya mendukung revisi UU KPK kini berbalik menolaknya. Wakil ketua Komisi III DPR RI, Nasir Djamil bersyukur atas keputusan tersebut karena dianggap telah mendengarkan aspirasi rakyat.

Komisi III menolak melanjutkan pembahasan revisi undang-undang KPK dan menyerahkannya kepada Baleg. Mereka membantah jika keputusan itu sebagai bentuk lepas tanggung jawab.

Rapat pleno Komisi III DPR pada 3 Juli 2012 menyepakati revisi UU KPK. FPDIP menolak revisi UU KPK, FPKS masih menimbang-nimbang perlu atau tidaknya revisi UU KPK.

Jaksa KPK hari ini memutar rekaman sadapan pembicaraan antara Hartati Murdaya dengan Arim, financial controller PT Hardaya Inti Plantation. Dalam rekaman sadapan itu, Hartati memberi instruksi kepada Arim untuk menyelesaikan persoalan lahan di Buol.

Partai Golkar menolak pembatalan revisi UU KPK. Partai Golkar malah menuding parpol yang mendorong pembatalan revisi UU KPK hanya pencitraan saja.

Sejumlah LSM menuding parpol yang menolak revisi UU KPK hanya untuk kepentingan pencitraan. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membantah keras tudingan ini.

Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan menyayangkan rencana komisi hukum DPR untuk merevisi UU KPK No 30/2002 yang berakibat pada pelemahan kewenangan KPK.

Sekitar enam anggota F-PKS yang dipimpin Hidayat Nur Wahid bertemu dengan Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siradj. Mereka meminta masukan dan dukungan NU terkait pembahasan revisi UU KPK di DPR.

Revisi UU KPK yang saat ini sudah masuk Baleg DPR. Rencanan DPR merevisi UU tersebut dinilai banyak pihak sebagai upaya untuk melemahkan KPK. Fraksi PKS dengan tegas menolak rencana revisi UU tersebut, karena KPK tidak boleh dilemahkan.