Rasanya tidak berlebihan jika kita menyebut Anas Urbaningrum sebagai salah seorang intelektual politik yang dimiliki Indonesia. Pasalnya Anas sangat produktif dalam menghasilkan karya akademis.

Mahkamah Konstitusi akan memutuskan nasib UU No 1/PNPS/1965 tentang Larangan Penodaan Agama. Judicial Review tersebut merupakan salah satu pengujian UU terhadap UUD 1945 dengan menghadirkan saksi terbanyak yaitu 70 orang.

Sebagai partai besar, PDI Perjuangan harus mempersiapkan kader-kader berkualitas untuk mengisi jabatan-jabatan strategis di jajaran DPP (Dewan Pimpinan Pusat). Karena itu, perlu dilakukan penjaringan dengan menggelar semacam kompetisi.

Anggota DPR baru saja mendapatkan komputer dan printer senilai Rp 15 juta. Pengamat Politik LIPI Siti Zuhro menilai anggaran untuk pembelian komputer itu sama sekali tidak diperlukan.

Skandal kasus Bank Century dinilai seperti asap yang berputar dalam satu ruangan tertutup sehingga tidak berujung. Oleh karenanya, sangat dibutuhkan peran Presiden SBY untuk menyelesaikannya.

Masalah perbatasan NKRI sepertinya tak kunjung juga selesai. Bahkan wilayah perbatasan NKRI seringkali salah dinilai.

Format kabinet yang terlalu banyak pos kementeriannya membuat kinerja kabinet menjadi terpecah-pecah. Perlu keberanian SBY merampingkan kabinet dengan kementerian yang kuat sehingga bisa bekerja profesional.

Posisi Ketua MPR yang harus berasal dari anggota DPR sebagaimana diatur dalam UU Parlemen akan melahirkan sistem oligkarhi baru. Cara seperti ini dinilai akan mengancam sistem demokrasi yang sedang dibangun.

Presiden SBY diminta tidak mengajak PDIP dan Partai Golkar bergabung dalam pemerintahan. Karena kalau hal itu dilakukan dikhawatirkan merusak tatanan demokrasi yang berprinsip pada check and balances.

Jika pilpres berlangsung 2 putaran, pasangan SBY-Boediono diprediksi akan lolos. Satu tempat tersisa akan diperebutkan Mega-Prabowo dengan JK-Wiranto.