Pemerintah mengeluarkan pernyataan yang berbeda dengan Bank Indonesia (BI) soal redenominasi rupiah. Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, Presiden SBY belum menyetujui rencna redenominasi tersebut.

Proses redenominasi rupiah harus bisa diterapkan sebelum Presiden SBY lengser. Pasalnya, tidak ada jaminan pemerintah baru akan melanjutkan redenominasi rupiah tersebut.

BI dinilai terlalu lambat memperkirakan penerapan redenominasi rupiah baru bisa dilakukan 10 tahun. Sebenarnya, redenominasi bisa dilakukan dalam 3-5 tahun saja.

Proses redenominasi alias penyederhanaan nilai rupiah dapat mengubah citra dari rupiah menjadi lebih baik. Bahkan redenominasi dapat menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia.

Presiden SBY memberikan 'lampu hijau' kepada BI untuk pelaksanaan redenominasi rupiah. BI yakin pembahasan redenominasi dengan pemerintah akan selesai sebelum akhir 2011.

DPR menilai BI tidak perlu melakukan proses redenominasi saat ini. DPR justru mendesak bank sentral untuk memikirkan tingkat inflasi yang terus meningkat dan kestabilan rupiah.

Tahun 2011 merupakan kesempatan yang sangat baik untuk melakukan redenominasi. Proses redenominasi atau penyederhanaan nilai mata uang dilakukan ketika tingkat inflasi rendah dan terkendali.

BI optimistis proses redenominasi akan berjalan sesuai dengan rencana awal. Walaupun belum disampaikan kepada Presiden, namun bank sentral telah mempersiapkan proses sosialisasi di 2011.

BI belum berniat menerbitkan desain baru uang rupiah. Bank sentral mulai fokus untuk memikirkan desain mata uang baru ketika proses redenominasi telah resmi berjalan.

BI siap melaporkan hasil kajian redenominasi rupiah ke Presiden SBY pada akhir bulan ini. Hasil kajian redenominasi saat ini tengah difinalisasi untuk segera dilaporkan.