Kementerian Lingkungan Hukum (KLH) dan PT Newmont Nusa Tenggara mempertanyakan kedudukan hukum (legal standing) dari Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). Walhi dinilai tidak bisa menggugat jika kedudukan hukumnya tidak jelas.

Pusat Investasi Pemerintah (PIP) minta arahan Menkeu Agus Martowardojo terkait audit BPK atas pembelian 7% saham divestasi Newmont. PIP menyatakan tak menyerah.

Pemerintah bakal mengejar terus renegosiasi kontra karya perusahaan pertambangan di Indonesia termasuk Freeport. Pemerintah tak mau umbar janji soal target.

Pemerintah diminta tidak takut melakukan renegosiasi kontrak pertambangan, tanpa terkecuali. Apalagi untuk Freeport, royalti 1% dianggap tidak adil dan sangat kecil.

Pemerintah yakin pihak Freeport Indonesia menghormati aturan di Indonesia dan akan menerima permintaan renegosiasi pemerintah. Renegosiasi akan dilakukan terus.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa tanggapi santai penolakan Freeport Indonesia untuk merenegosiasi kontrak tambangnya. Pemerintah akan maju tanpa 'ribut-ribut'.

Pemerintah cuma mendapatkan jatah 9,36% saham PT Freeport Indonesia. Pemerintah tak bisa tambah kepemilikan karena terganjal aturan divestasi saham yang dibuat pemerintah masa lalu.

Sejak mulai menambang tembaga dan emas di Papua pada 1967, PT Freeport Indonesia hanya memberikan bagian royalti 1% ke pemerintah Indonesia. Saatnya pemerintah tegas.

BPK akan laporkan audit permintaan DPR terhadap pembelian 7% saham Newmont oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) 2 minggu lagi.

Freeport Indonesia menolak tawaran renegosiasi kontrak dari pemerintah Indonesia. Namun pemerintah menyatakan akan terus merayu Freeport demi kemakmuran rakyat.