Setelah tahapan pilpres dan pileg mendekati final, kini Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai fokus mengurusi pemilihan kepala daerah (pilkada). KPU tengah mengkaji berbagai regulasi terkait pilkada untuk disesuaikan dengan perkembangan terbaru.

Putusan MK yang memaksa KPU menetapkan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak, merugikan pemilih yang memilih partai. Padahal MK tidak menghapus ketentuan bahwa pemilih boleh memberikan suara kepada partai.

Meski pelaksanaan pilpres tinggal 2 minggu lagi, banyak pihak yang masih mempersoalkan DPT (Daftar Pemilih Tetap). KPU pun memutuskan untuk menambah angka DPT pilpres yang telah ditetapkan 31 Mei lalu.

Dua fraksi yakni FPDIP dan FBPD menolak pengesahan RUU tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2009 tentang Perubahan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu.

Undang-undang Pemilu tidak mengatur jika hanya ada satu pasangan capres yang maju dalam Pilpres nanti. Kalau hal ini terjadi, dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan yang sangat serius bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Tuntutan sejumlah parpol agar Depdagri membuka DP4 terkait kekisruhan DPT ditanggapi dingin. Depdagri berdalih DPT adalah kewenangan KPU.

Perppu 1/2009 tentang perubahan UU 10/2008 tentang Pemilu akhirnya disetujui oleh Komisi II DPR. Semua Fraksi menyetujui untuk membahas lebih lanjut Perppu ini.

Pengesahan Perppu 1/2009 yang mengatur penyempurnaan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap mendapat kiritikan anggota Dewan. Unsur kegentingan memaksa dalam terbitnya Perppu dipertanyakan.

Kelambanan kinerja KPU akhirnya menuai kekisruhan DPT Pemilu 2009. Isu ini lalu dimanfaatkan sekelompok politikus untuk kepentingannya sendiri dengan dalih memperjuangkan hak pilih warga negara.

Menyusul pengumuman hasil hitung cepat perolehan suara parpol kontenstas Pemilu 2009, elit politik gencar melakukan manuver politik. Meski aksi mereka bagian demokrasi, tapi pernyataan yang dikeluarkan dapat menimbulkan kecurigaa.