Komisi III DPR membatalkan rapat dengan KPK, Polri dan Kejagung hari ini terkait sinergisitas penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. Menurut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI M Nasir Djamil pembatalan agenda ini karena KPK dan Kejagung berhalangan hadir.

Komisi III DPR dalam usulan revisi UU KPK akan memangkas kewenangan penuntutan dan penyadapan KPK. Karena itu, lembaga superbodi itu diminta untuk kreatif.

Polri menarik 20 penyidiknya yang bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi III DPR akan meminta kejelasan terkait hal itu dalam rapat kerja (raker) Komisi III bersama Polri, KPK dan Kejaksaan Agung di DPR RI hari ini.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI M Nasir Djamil meminta Komisi III DPR RI mengundang Menkeu Agus Martowardojo dan Kepala Bappenas Armida Alisjahbana untuk membahas alokasi anggaran bagi mitra-mitra kerja Komisi III relatif masih kecil. Menkeu dan Ka Bappenas dinilai kurang bisa memahami semangat penegakan hukum.

Wakil Ketua Komisi III DPR Nasir Djamil mengkritisi kecepatan respons aparat dalam penanganan bom di Depok. Namun Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo tak sepakat dengan hal itu.

Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq digadang-gadang sebagai capres oleh kadernya. Ketua DPP PKS, Nasir Djamil, yakin popularitas Luthfi Hasan bisa naik menjelang Pemilu 2014.

Gedung DPR disebut Kepala BNPT, Ansyaad Mbai, jadi sasaran bom oleh teroris. Wakil Ketua Komisi III DPR, Nasir Djamil, justru tidak percaya dengan kabar itu.

Komisi III DPR memanggil Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo dan jajarannya. Rapat kerja dengan Kapolri dijadwalkan Senin (3/9/2012), pukul 10.00 WIB ini.

Wakil Ketua Komisi III DPR Nasir Djamil menilai kekosongan keberadaan Komnas HAM adalah bukti bahwa pemerintah dan DPR tidak menganggap penting keberadaan institusi ini.

Pemulangan terpidana Djoko Tjandra dari Papua Nugini hingga kini belum ada kepastian. Pemerintah dinilai bergerak lambat dalam hal ini. DPR pun berencana memanggil Jaksa Agung untuk mempertanyakan hal tersebut pada September mendatang.