Isu reshuffle kabinet terhadap komposisi kabinet Indonesia bersatu (KIB) jilid II kembali menguat. Penguatan isu ini muncul pasca-penolakan penggunaan hak angket pajak oleh DPR. Lantas, bagaimana kemungkinannya?

Ketum PAN Hatta Rajasa menemui Taufiq Kiemas untuk membicarakan koalisi. Hatta Rajasa disarankan langsung menemui Megawati Soekarnoputri, untuk hasil yang lebih konkret.

Partai Golkar siap menghadapi apapun keputusan evaluasi koalisi yang dilakukan Presiden SBY. Golkar menegaskan siap berada di dalam dan di luar koalisi.

Presiden SBY dalam pidatonya tidak menyebutkan partai mana yang mulai tidak menaati aturan dalam koalisi. Seharusnya SBY berani menyebutkan siapa-siapa partai yang nakal itu. Termasuk langsung menendangnya dari koalisi.

Idealis dan pragmatis. Sikap itu ditengarai masing-masing melekat di kedua kaki PKS. Dalam berkecimpung di dunia politik, PKS pun dinilai aktif bermain di kedua kaki.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaaq, berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memahami sikap PKS yang mendukung angket mafia pajak DPR.

PPP menuding politisi PD memperkeruh stabilitas pemerintahan dan politik nasional. Isu reshuffle kabinet membuat komunikasi antar partai koalisi kian memanas.

PPP menolak keras rencana akuisisi Partai Demokrat (PD) jika tak lolos PT. Terhadap wacana akuisisi mitra koalisi tersebut, PPP menilai PD sebagai partai yang oportunis.

Ribut-ribut di internal Setgab menarik perhatian Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Menurut Megawati, para elit politik yang tergabung dalam Setgab telah mementingkan kekuasaan dibanding mengurus rakyat.

Paspor atas nama Sony Laksono dengan foto pria mirip Gayus Tambunan dan digunakan melancong ke luar negeri diendus Kemenkum HAM. Jika benar Gayus pemilik paspor itu, dikhawatirkan tidak ada lagi zona steril KKN di negeri ini.