Partai Republik banyak diprediksi memenangi pemilu sela Amerika Serikat (AS) yang digelar 2 November. Meskipun demikian, hal ini takkan berpengaruh banyak terhadap politik luar negeri AS sendiri.

Suara-suara sumbang terhadap sistem demokrasi yang dilancarkan elite politik belakangan ini, ternyata tidak sesuai dengan mayoritas keinginan rakyat Indonesia. Umumnya masyarakat Indonesia masih bersikap positif terhadap demokrasi.

Rencana penurunan patung Buddha yang di berada di atas Vihara Tri Ratna, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, mulai marak dibicarakan di twitter. Sejumlah kicauan mulai menentang rencana pemerintah kota Tanjung Balai tersebut.

Penolakan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto menunjukkan Indonesia masih dihantui persoalan-persoalan politik masa lalu. Hal ini harus dijadikan momentum untuk merumuskan cara penuntasan persoalan-persoalan masa lalu secara jujur, transparan dan menyeluruh.

PAN berjanji akan serius  meneliti track record (rekam jejak) calon tunggal Kapolri Komjen Pol Timur Pradopo terkait HAM. PAN menilai masa lalu seseorang sangat menentukan layak tidaknya dia memangku sebuah jabatan.

Pembatalan kunjungan Presiden SBY ke Belanda disinyalir mampu membuat kelompok separatis semakin percaya diri dalam melakukan determinasi dan lobi internasional. Pemerintah pun dirasa perlu untuk segera menyelesaikan persoalan separatisme tersebut.

Pemerintah tidak perlu sibuk membela diri atau memberikan interpretasi atas keputusan MK soal jabatan Jaksa Agung. Presiden SBY sebaiknya memanfaatkan waktu untuk mempercepat penunjukan Jaksa Agung baru.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang 'menganulir' Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung menurunkan wibawa pemerintah. Hal ini harus dijadikan pelajaran penting oleh pemerintah.

Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) tidak mempersoalkan menteri agama berasal dari partai politik. PAN tidak mau mempermasalahkan latar belakang seseorang yang menjabat posisi tertentu.

"Prinsipnya kami berpendapat peraturan bukan sesuatu yang sakral, yang tidak bisa diubah atau diganti," kata Ketua DPP PAN, Bara Hasibuan.