Pemeriksaan di Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) terkait dugaan suap di Mahkamah Konstitusi (MK) mulai mengerucut pada 'aktor-aktor' utama. Hari ini MKH dijadwalkan akan memeriksa Refly Harun dan mantan calon bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud.

Selama lebih dari 6 jam, Bupati Simalungun JR Saragih dimintai keterangan oleh Majelis Kehormatan Hakim MK terkait tulisan Refly Harun di Kompas, Oktober 2010. Selain Saragih, juga ikut serta diperiksa 4 nama yang terungkap dalam temuan Tim Investigasi MK.

Bagi pengacara Dirwan Mahmud, penahanan dalam kasus kepemilikan satu ekstasi berpotensi menghambat pengusutan kasus dugaan suap di MK. Namun, bagi ketua MK Mahfud MD justru kesaksian Dirwan tak berpengaruh apa-apa.

ICW menilai pembentukan MKH Mahkamah Konstusi (MK) menyalahi aturan. Seharusnya nama-nama yang akan duduk di MKH lebih dahulu diumumkan ke publik.

Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi mengaku siap dimintai keterangan seputar dugaan suap oleh Majelis Kehormatan Hakim (MKH)yang dibentuk Mahkamah Konstitusi (MK). Arsyad akan mengungkapkan fakta kebenaran.

ICW mengkritik MK yang tidak mendengar masukan publik dalam pembentukan dan penunjukan anggota Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Ketua MK Mahfud MD santai menerima kritikan itu, bahkan menganggapnya sebagai lelucon yang menghibur.

Dewan Pers prihatin atas insiden penyerangan terhadap AJI Palu. Dewan Pers juga menyampaikan simpati atas 3 jurnalis yang menjadi korban penganiayaan kelompok pemuda tersebut.

Pembentukan MKH oleh MK memang patut diapresiasi. Akan tetapi, penunjukkan nama-mana yang berada di dalam MKH dilakukan secara sepihak oleh MK tanpa mempedulikan masukan publik.

Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi mengaku tidak masalah dengan sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang akan memeriksanya terkait dugaan suap oleh Dirwan Mahmud.

Ketua MK, Mahfud MD, tetap mempertahankan Arsyad Sanusi sebagai hakim konstitusi meski Arsyad telah mengajukan pengunduran diri. Menurutnya, pengunduran diri Arsyad akibat emosi sesaat akibat banyaknya tekanan dari berbagai pihak.