Para TKI dideportasi dari Malaysia karena permasalahan dokumen atau selama ini menjadi TKI Ilegal.

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) memiliki anak yang bersekolah, namun menginginkan adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Spontan Imam Nahrawi menyapa. Dan, ternyata benar, sekelompok orang itu adalah para TKI yang baru saja pulang.

Setelah beberapa waktu lalu memulangkan sebagian Buruh Migran Indonesia (BMI) dari Malaysia, kini giliran dari Arab Saudi. Sebanyak 482 WNI Overstayers (WNIO) dari Jeddah akan mendarat di Bandara Soekarno Hatta.

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid akan mengusulkan agar didirikan pos imigrasi di Jalur Sebatik, Kabupaten Nunukan.

KJRI telah mengeluarkan uang denda sebesar 1.300 riyal untuk menyelamatkan seorang Tenaga Kerja Indonesia bernama Niawati beserta anak bayinya yang berusia empat bulan. Namun usaha ini belum membuahkan hasil, Niawati dan anaknya masih dikurung perusahaan majikan.

KPK mengevaluasi rencana aksi (renaksi) pembenahan tata kelola TKI. KPK berpendapat 65 persen rekomendasi KPK untuk pembenahan tata kelola TKI sudah dilaksanakan oleh pemerintah.

Pemerintah Indonesia lewat Kementerian Ketenagakerjaan bekerja sama dengan pemerintah Malaysia untuk memulangkan (mendeportasi) sebanyak 1.428 TKI ilegal. Saat ini para TKI tersebut berada di 26 depot tahanan imigrasi Malaysia.

Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri melepas 383 orang TKI ilegal yang selama ini ditahan di depot tahanan imigrasi Pasir Gudang, Johor Baru, Malaysia.

"Konsekuensinya pemerintah harus membuka lapangan kerja agar mereka dapat bekerja kembali," kata Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah.