Masalah legalisasi aset-aset negara yang belum jelas adalah penyebab banyaknya laporan Kementerian dan Lembaga (KL) yang dicap disclaimer oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) meminta dukungan politik, ekonomi, dan hukum dari pemerintah dan legislatif untuk mewujudkan pendidikan bermutu.