Komisi III DPR RI menyampaikan klarifikasi atas pernyataan sejumlah LSM terkait KUHAP. Klarifikasi ini demi menghindari kesalahpahaman terhadap KUHAP baru.
Komisi III DPR RI bentuk Panja RUU Penyesuaian Pidana, ditargetkan sah pekan depan. Pembahasan dilakukan pada 25-26 November 2025 sebelum KUHP baru berlaku.
Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, ungkap penolakan RUU Provinsi Bali oleh pemerintah dan DPR karena faktor keuangan. Kini, UU tersebut telah disahkan.
Promotor Indonesia keluhkan tingginya biaya sewa venue konser dibandingkan negara tetangga. Mereka minta dukungan pemerintah demi infrastruktur yang lebih baik.