detikNews

Ahok: Reklamasi Pulau G Lanjut Dong

PT TUN memenangkan upaya banding yang diajukan Ahok dan PT Muara Wisesa Samudra atas pembatalan izin reklamasi Pulau G.

Jumat, 21 Okt 2016 00:23 WIB

detikNews

Mengejutkan! Ada 21 Celah Koruptif Dalam Seluruh Proses Hukum di Indonesia

Keadilan layaknya di lorong gelap yang susah didapatkan dan dipenuhi mafia perkara dalam sistem peradilan di Indonesia.

Kamis, 12 Mei 2016 10:10 WIB

detikNews

Daftar Panjang Hakim dan Pejabat Pengadilan yang Terseret Skandal Korupsi

Perwakilan masyarakat meminta pimpinan MA merombak total jajarannya guna memberantas mafia peradilan.

Rabu, 11 Mei 2016 08:28 WIB

detikNews

Kasus Suap Panitera PN Jakpus, Jubir MA: Ada 2 Perkara PT Paramount di MA

Menurut Jubir Mahkamah Agung (MA), PT Paramount memang ada perkara di pengadilan tetapi sudah dalam tahap kasasi.

Jumat, 22 Apr 2016 15:28 WIB

detikNews

MK, Pasal 158 dan Keranjang Sampah

MK dengan tegas menerapkan Pasal 158 UU Pilkada terkait ambang batas selisih suara.

Kamis, 21 Jan 2016 13:39 WIB

detikNews

Ahok Ganti Kabiro Hukum Supaya Pemprov DKI Menang Terus di Pengadilan

Ahok berharap di bawah kepemimpinan Yayan, Biro Hukum Pemprov DKI bisa menang terus di pengadilan.

Senin, 11 Jan 2016 11:40 WIB

detikNews

Eks Bupati Digoel: Korupsi 37 M, Dibui, Bebas, Dicoret di Pilkada, Gugat ke MK

Karena masih berstatus bebas bersyarat, KPU lalu mencoret namanya. Yusak tak terima dan menggugat ke PTUN dan MK.

Jumat, 08 Jan 2016 16:56 WIB

detikNews

Kalah di Pilkada, 2 Pasangan Calon Golkar Kompak Gugat KPU Humbahas ke MK

Dosmar dan Saut maju dalam sidang di MK. Mereka menggungat KPU Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) karena meloloskan keikutsertaan pasangan calon lainnya.

Kamis, 07 Jan 2016 12:38 WIB

detikNews

Yusril: Secara Hukum Golkar Tak Perlu Munas Lagi

Kuasa Hukum Golkar versi munas Bali, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan secara hukum persoalan kepengurusan Golkar telah selesai.

Selasa, 05 Jan 2016 13:55 WIB

detikNews

Kubu Ical Desak Menkum HAM Segera Cabut SK Golkar Agung Cs

Pengurus Golkar kubu Aburizal Bakrie mendesak Menkum HAM Yasonna Laoly segera mencabut SK pengesahan kepengurusan Golkar hasil Munas Ancol.

Rabu, 30 Des 2015 14:36 WIB