Bagi sejumlah partai politik, kepala daerah dipilih DPRD bakal menghemat biaya politik. Di sisi lain, sistem ini dianggap berjalan mundur ke era Orde Baru.
Waka MPR Eddy Soeparno menilai pilkada yang dipilih DPRD tidak melanggar konstitusi. Ia mengusulkan opsi ini untuk perbaikan kualitas demokrasi di Indonesia.
Sekjen Golkar Sarmuji menanggapi Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menyebutkan pilkada langsung tak efektif. Menurutnya, pilkada perlu ditinjau ulang.
Wacana pengalihan pilkada langsung ke DPRD perlu kajian mendalam. Solusi untuk biaya tinggi pilkada harus fokus pada penegakan hukum dan edukasi pemilih.