Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta BPJS Ketenagakerjaan berinovasi agar akses dan kemudahan dalam pendaftaran serta pemanfaatan semakin luas dan merata.
Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menawarkan lebih dari sekadar perlindungan bagi pekerja rumah tangga dan informal.
BPJS Ketenagakerjaan berhasil mengantongi opini Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) untuk Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program Auditan Tahun 2023.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti mengatakan dalam pengelolaan Program JKN ekosistem digital sudah terbangun dan saling terhubung satu sama lain.
Dia mengungkapkan cara ini menjadi strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember bersama BPJS Ketenagakerjaan untuk menekan inflasi sepanjang tahun 2023.