detikNews

Divonis 12 Tahun Bui, Hak Politik Nur Alam Juga Dicabut

Majelis hakim mengabulkan pidana tambahan terhadap Gubernur Sultra nonaktif Nur Alam yaitu berupa pencabutan hak politik.

Rabu, 28 Mar 2018 23:31 WIB

detikNews

Hakim Perintahkan Jaksa Buka Blokir Tanah dan Rekening Nur Alam

Hakim memerintahkan jaksa KPK untuk membuka pemblokiran aset milik Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) nonaktif Nur Alam.

Rabu, 28 Mar 2018 20:29 WIB

detikNews

Baca Pleidoi, Pengacara: Rumah dan BMW Bukan Milik Nur Alam

Pengacara Nur Alam, Ahmad Rifai, menyebut kliennya tidak terbukti membeli rumah dan mobil BMW Z4 dari hasil korupsi karena pemilik 2 aset itu Ridho Insana.

Jumat, 16 Mar 2018 13:06 WIB

detikNews

Baca Pembelaan, Nur Alam Keberatan Dituntut 18 Tahun Penjara

Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) nonaktif Nur Alam dituntut 18 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar dalam kasus korupsi izin usaha pertambangan.

Kamis, 15 Mar 2018 19:02 WIB

detikNews

Hindari PPATK, Nur Alam Transfer Hasil Gratifikasi ke 4 Perusahaan

Jaksa mengatakan, Nur Alam membatalkan polis asuransi yang terkumpul di rekening beberapa perusahaan.

Kamis, 08 Mar 2018 20:51 WIB

detikNews

Ini Alasan KPK Tuntut Hak Politik Nur Alam Dicabut

KPK mengungkap alasan menuntut hak politik Gubernur nonaktif Sultra Nur Alam untuk dicabut.

Kamis, 08 Mar 2018 20:40 WIB

detikNews

Hasil Urus Izin Tambang, Nur Alam Beli Rumah dan Mobil BMW Z4

Jaksa KPK meyakini Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) nonaktif Nur Alam memperkaya diri sendiri dari uang yang didapat dari pengurusan izin pertambangan.

Kamis, 08 Mar 2018 20:25 WIB

detikNews

Jaksa KPK Minta Hak Politik Gubernur Nur Alam Dicabut

Jaksa KPK menuntut pidana tambahan terhadap Gubernur Sultra nonaktif Nur Alam, yaitu berupa pencabutan hak politik.

Kamis, 08 Mar 2018 17:56 WIB

detikNews

Korupsi Izin Tambang, Gubenur Nur Alam Dituntut 18 Tahun Penjara

Gubernur Sulawesi Tenggara nonaktif Nur Alam dituntut 18 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar serta subsider 1 tahun kurungan.

Kamis, 08 Mar 2018 17:01 WIB

detikNews

Marak Korupsi Jelang Pilkada, ICW: Harus Ada Sanksi ke Parpol

Belakangan, OTT KPK menyasar para calon kepala daerah. ICW menilai hal itu menunjukkan pilkada darurat integritas.

Jumat, 02 Mar 2018 17:19 WIB