Masa Jabatan hakim sekaligus ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva akan berakhir pada 7 Januari 2015 mendatang. Hamdan merupakan hakim konstitusi yang berasal dari presiden.

Ahmad Fadlil dan Manahan MP Sitompul lolos screening KY menjadi hakim konstitusi. Fadlil merupakan hakim konstitusi incumbent dan Manahan saat ini menjadi hakim tinggi di Pengadilan Tinggi (PT) Medan.

MA meminta masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat untuk mengawasi jalannya proses rekrutmen dan seleksi hakim konstitusi. Berdasarkan UUD 1945, MA mendapat jatah 3 kursi di Mahkamah Konstitusi (MK).

Komisi Yudisial (KY) diminta untuk menelusuri rekam jejak 10 nama calon hakim konstitusi dari elemen Mahkamah Agung (MA). Hal ini karena Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan MK mengaku menemukan beberapa nama yang diduga tidak bersih.

Masa jabatan Hamdan Zoelva sebagai hakim konstitusi tak lama lagi akan habis. Hakim konstitusi dari elemen Presiden RI ini diangkat pada Januari 2010 dan sesuai aturan, jabatannya berakhir pada Januari 2015.

Dewan Etik selesai memeriksa bukti-bukti atas laporan dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi Patrialis Akbar. Dalam waktu 14 hari ke depan, Dewan Etik akan menentukan apakah Patrialis melanggar kode etik atau tidak.

Dewan Etik MK berencana memanggil hakim konstitusi Patrialis Akbar. Pemanggilan itu terkait laporan masyarakat yang melaporkan Patrialis karena mengomentari RUU Pilkada.

Patrialis Akbar dilaporkan ke Dewan Etik karena mengomentari RUU Pilkada dalam sebuah kuliah umum. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menyerahkan sepenuhnya hal itu ke Dewan Etik.

Hakim MK Patrialis Akbar dilaporkan ke dewan etik terkait komentarnya soal RUU Pilkada. Terkait laporan itu, Patrialis membantah mengomentari RUU Pilkada yang berpotensi digugat ke MK.

Gara-gara berkomentar soal RUU Pilkada, hakim konstitusi Patrialis Akbar dilaporkan ke Dewan Etik MK. Patrialis diduga melanggar kode etik hakim karena mengomentari perkara yang berpotensi dibawa ke MK.