Pengendara ojek online (ojol) menolak dikenai jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP). Sebab, menurut mereka, ojol juga merupakan kendaraan umum.
Pemprov DKI Jakarta berwacana menerapkan jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP) kepada pengguna sepeda motor. Sejumlah pemotor menolak.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari F-PAN, Farazandi Fidinansyah, meminta agar penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) dikaji secara matang.
Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta menolak rencana penerapan jalan berbayar di 25 ruas jalan. Salah satu alasannya, daya beli masyarakat saat ini masih rendah.