Tim Angket DPRD DKI tengah bekerja terkait kisruh RAPBD 2015 yang diusulkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tim Angket akan menyimpulkan hasilnya pada 25 Maret mendatang.

Tim Angket DPRD DKI Jakarta mengakui sulit mencapai kata sepakat dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama soal ABPD 2015. Sulitnya kata sepakat ditemukan ketika menyinggung soal RAPBD 2015.

KPK didesak gerak cepat mengusut dugaan kasus dana siluman dalam APBD 2012-2014 dan RAPBD 2015 yang dilaporkan Gubernur DKI Ahok. KPK diperlukan untuk mengusut kasus kakap ini.

Empat pakar hukum yaitu Refly Harun, Zainal Arifin Mochtar, Saldi Isra dan Denny Indrayana menemui Gubernuk Ahok di Balai Kota, Selasa (3/3) malam. Mereka berbicang-bincang soal polemik ABPD DKI.

Demi kepentingan masyarakat, ABPD 2015 harus segera disahkan. Apabila terlambat, maka DKI Jakarta dinilai akan merugi Rp 11,40 Triliun dari dana perimbangan.

Kementerian Dalam Negeri mengembalikan lagi RAPBD Provinsi DKI Jakarta 2015. Bagaimana penjelasan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo soal itu? 

Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015 terancam molor. Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan kalau APBD mundur maka sebagian program seperti pembangunan juga terpaksa mundur.

Listrik di beberapa kantor milik Pemprov DKI terpaksa harus diputus karena tunggakan bayaran. Pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengatakan Pemprov DKI akan segera melunasi tunggakan tersebut setelah dana ABPD DKI cair.

Jakarta akan segera punya sistem terowongan terpadu sebagai solusi untuk masalah transportasi dan pengendalian banjir saat musim hujan yang disebut Jakarta Integrated Tunnel (JIT).

Setelah mengalami keterlambatan, APBD DKI Jakarta tahun 2013 akan disahkan Senin, 28 Januari pekan depan. Pengesahan APBD ini dilakukan dalam rapat paripurna di DPRD DKI.