Sidang pengucapan putusan terhadap terdakwa kasus terorisme Kurnia Widodo alias Bobi awalnya dijadwalkan hari ini. Karena majelis hakim tidak siap, sidang teroris lulusan Jurusan Teknik Kimia ITB ini dijadwalkan dilakukan besok, Selasa pukul 10.00 WIB.

Terdakwa kasus terorisme Imron Baihaqi alias Abu Tholut menjalani sidang dakwaan di PN Jakarta Barat. Jaksa Penuntut Umum mendakwa Abu Tholut sebagai penanggung jawab dalam pelatihan militer di Aceh. Abu Tholut terancam hukuman mati.

Sidang tindak pidana terorisme dengan terdakwa Kurnia Widodo alias Bobi memasuki babak akhir. Terdakwa terorisme lulusan Teknik Kimia ITB ini akan divonis di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Kuasa hukum para terdakwa kasus kasus perampokan CIMB Niaga dan penyerangan Mapolsek Hamparan Perak meemberikan pembelaan. Pasal terorisme yang diajukan jaksa dianggap tidak memenuhi persyaratan forma.

Menyusul berkembangnya wacana Jaksa Agung nonkarier, bergulir pula wacana Kapolri nonkarier. Pengamat menilai wacana ini dimungkinkan demi memperbaiki kepercayaan publik pada institusi Polri, walaupun untuk mencapainya agak menabrak perundang-undangan.

SKB yang diterbitkan oleh menteri atau pejabat pemerintah lainnya dinilai tidak konstitusional. Sebab, setelah amandemen UUD 1945, kekuasaan pembentuk UU ada di tangan DPR.

Sampai penutupan Masa Sidang ke-4 realisasinya DPR baru dapat menyelesaikan 5 (lima) RUU. Itu pun bukan berasal dari Prolegnas 2010 (atau RUU yang berasal dari kumulatif). Artinya DPR belum menyelesaikan satu pun RUU yang ditargetkan dalam Prolegnas. Memprihatinkan.

Perpanjangan masa jabatan komisioner KY harus dilakukan dengan penerbitan perppu. Sebab, memperpanjang masa jabatan berarti mengubah undang-undang yang mengatur tentang masa jabatan.

Komisi III (Hukum) DPR dan pemerintah sepakat untuk memperpanjang masa jabatan komisioner KY hingga komsioner periode baru terpilih. Kesepakatan ini dilakukan menyusul molornya waktu penyeleksian komisioner karena sepinya peminat.

DPR membantah telah berkompromi dengan Presiden soal Perpu No 4 Tahun 2008 tentang JPSK dalam rapat konsultasi yang digelar di Istana Negara kemarin. Pemerintah dan DPR membentuk tim kecil guna mencari titik temu tentang keabsahan Perpu tersebut.