Perwira menengah di Lemdikpol Polri Kombes Viktor E Simanjuntak diadukan koalisi masyarakat sipil ke Propam. Bahan laporan yakni hasil pemeriksaan dan investigasi Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

Mabes Polri melalui juru bicaranya, Inspektur Jenderal Ronny Frangki Sompie, menuding ada upaya pembentukan opini dari pihak Bambang Widjojanto guna menghalangi penyidikan kasus yang membelitnya.

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) sudah menyampaikan keputusan adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan Polri dalam penanganan kasus Bambang Widjojanto (BW). 

Ombudsman Repuplik Indonesia (ORI), lembaga resmi negara yang mengawasi pelayanan publik menyoroti kasus penangkapan Bambang Widjojanto (BW) di Depok, Jawa Barat beberapa waktu lalu. 

Berbagai kejanggalan dan keanehan nyata terlihat dalam proses penyidikan kasus yang disangkakan ke Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Mabes Polri. Bahkan, dua lembaga yakni Komnas HAM dan Ombudsman telah menyatakan adanya pelanggaran dan kejanggalan dalam proses penangkapan dan penyidikan BW.

Bambang Widjojanto menolak untuk diperiksa penyidik Bareskrim hari ini. Ada banyak alasan kuat BW menolak untuk diperiksa.

Ombudsman, lembaga negara yang berwenang mengawasi pelayanan publik menerima banyak aduan soal pembangunan apartemen di Jakarta. Aduan yang dilaporkan kebanyakan terkait protes warga sekitar 

Ombudsman menyatakan Bareskrim Polri melanggar prosedur dalam penangkapan Bambang Widjojanto yang kini dinonaktifkan dari posisi pimpinan KPK. Ombudsman merekomendasikan pemberian sanksi kepada perwira Polri yang melanggar prosedur.

Ombudsman, lembaga yang membidangi mengenai pelayanan publik menyatakan Bareskrim Polri melanggar prosedur dalam penangkapan dan pemeriksaan Wakil Ketua KPK yang kini nonaktif Bambang Widjojanto. 

Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman Republik Indonesia, sudah menuntaskan laporan Bambang Widjojanto atas penangkapan dan penyidikan kasusnya oleh Mabes Polri.