Terdakwa kasus terorisme Abu Tholut dituntut 12 tahun penjara. Ia dinilai Jaksa Penuntut Umum telah melakukan pemufakatan jahat dengan melakukan tindak pidana terorisme.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) kembali masuk sebagai salah satu jenis produk peraturan perundang-undangan. Hal ini tertuang dalam perubahan UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pemerintah secara resmi telah mengajukan RUU Keamanan Nasional kepada DPR RI. DPR RI memulai agenda pembahasan RUU tersebut dengan membuka berbagai masukan dari berbagai kalangan dalam rangka penyempurnaan draf dan menghimpun aspirasi masyarakat.

3 Terdakwa terorisme dari kelompok Cibiru, Bandung, yakni Helmy Purwandani, M Iqbal, Kurnia Widodo, divonis 6 tahun bui. Salah satu teroris yakni Kurnia Widodo, merupakan lulusan ITB.

Sidang pengucapan putusan terhadap terdakwa kasus terorisme Kurnia Widodo alias Bobi awalnya dijadwalkan hari ini. Karena majelis hakim tidak siap, sidang teroris lulusan Jurusan Teknik Kimia ITB ini dijadwalkan dilakukan besok, Selasa pukul 10.00 WIB.

Terdakwa kasus terorisme Imron Baihaqi alias Abu Tholut menjalani sidang dakwaan di PN Jakarta Barat. Jaksa Penuntut Umum mendakwa Abu Tholut sebagai penanggung jawab dalam pelatihan militer di Aceh. Abu Tholut terancam hukuman mati.

Sidang tindak pidana terorisme dengan terdakwa Kurnia Widodo alias Bobi memasuki babak akhir. Terdakwa terorisme lulusan Teknik Kimia ITB ini akan divonis di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Kuasa hukum para terdakwa kasus kasus perampokan CIMB Niaga dan penyerangan Mapolsek Hamparan Perak meemberikan pembelaan. Pasal terorisme yang diajukan jaksa dianggap tidak memenuhi persyaratan forma.

Menyusul berkembangnya wacana Jaksa Agung nonkarier, bergulir pula wacana Kapolri nonkarier. Pengamat menilai wacana ini dimungkinkan demi memperbaiki kepercayaan publik pada institusi Polri, walaupun untuk mencapainya agak menabrak perundang-undangan.

SKB yang diterbitkan oleh menteri atau pejabat pemerintah lainnya dinilai tidak konstitusional. Sebab, setelah amandemen UUD 1945, kekuasaan pembentuk UU ada di tangan DPR.