11 Orang anggota serikat buruh Indonesia, meminta MK, menyatakan Presiden SBY tidak menjalankan dan tidak patuh terhadap Pasal 34 UUD 1945, dan UU Nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN. Permintaan mereka tersebut terdapat dalam permohonan uji materi UU Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek di MK.

Sejumlah LSM mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) segera memutus gugatan APBN-P 2011 yang dinilai tak prorakyat. Selama ini, MK dianggap bertele-tele dalam memvonis gugatan yang memiliki batas waktu itu.

Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLD) DKI mengaku sudah mengetahui adanya pihak yang akan menggugat Pergub No 88 Tahun 2010 ke MA. Namun Pemprov DKI pun siap menghadapi gugatan tersebut.

Pergub DKI Jakarta No 88 Tahun 2010 tentang Kawasan Dilarang Merokok (KDM) dinilai diskriminatif oleh sebagian pihak. Pergub itupun akan digugat ke Mahkamah Agung.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi UU KPK yang diajukan tersangka penerima aliran dana pemilihan Guburnur BI, Hengky Baramuli. MK menilai pasal 40 UU KPK tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Berkas perkara korupsi Sisminbakum dengan tersangka Yusril Ihza Mahendra dan Hartono Tanoesoedibjo telah dinyatakan lengkap atau P21. Saat ini, jaksa kini menyusun rencana dakwaan (rendak).

ICW dan YLBHI mengajukan uji materi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasal 33 dan 34 ke Mahkamah Konstiusi (MK). Mereka memprotes penetapan 1 tahun masa jabatan Busyro Muqoddas, karena hanya akan memboroskan anggaran senilai Rp 2,5 miliar.

Masa kerja Presiden SBY, sebagai kepala pemerintahan RI tak henti-hentinya menuai kecaman. Terhitung setahun lebih pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II berkuasa, masalah demi masalah selalu menerpa tampuk kekuasaanya.

Tak heran, para tokoh lintas agama mencanangkan tahun perlawanan terhadap kebohongan. Mereka merasa resah dan menyatakan SBY telah melakukan 18 kebohongan selama masa kepemimpinannya.

MK telah mengabulkan permohonan pembatalan syarat hak menyatakan pendapat  DPR di hadiri 3/4 dari jumlah anggota DPR. Meski begitu, putusan ini tidak serta merta mempermudah adanya pemakzulan bagi presiden.