Nasib apes menimpa Emi Amsar (40) warga Pekanbaru yang tagihan listriknya bengkak Rp 48 juta. Merasa tak wajar, kasus ini dilaporkan ke Ombudsman Riau. 

Pimpinan KPK nonaktif Bambang Widjojanto ditangkap tim Bareskrim Polri dengan sewenang-wenang. Lembaga resmi seperti Ombudsman dan Komnas HAM menemukan sederet pelanggaran. Saatnya menghentikan kriminalisasi terhadap BW.

Beda Kepala Bareskrim Polri Komjen Budi Waseso (Buwas), beda pula hakim Sarpin Rizaldi dalam memberikan definisi penegak hukum. Namun istilah penegak hukum itu ada dalam UU Polri dan Peraturan Kapolri (Perka).

Temuan Ombudsman menyatakan bahwa Kombes Viktor E Simanjuntak masih belum menjabat sebagai penyidik saat menangkap pimpinan KPK nonaktif Bambang Widjajanto. Pernyataan ini pun kembali ditepis oleh Wakapolri Komjen Badrodin Haiti.

Presiden Jokowi meminta agar waktu bongkar muat di pelabuhan bisa lebih cepat menjadi 3-4 hari. Tidak seperti sekarang, misalnya di Pelabuhan Tanjung Priok yang bisa mencapai 8 hari.

Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana melaporkan kepada Presiden Jokowi mengenai buruknya pelayanan pelabuhan di Indonesia.

Wakapolri Komjen Badrodin Haiti menegaskan bahwa perwira menengah Lemdikpol Kombes Viktor E Simanjuntak adalah penyidik Polri. Tetapi menurut temuan Ombudsman, Viktor masih belum menjadi penyidik.

Ombudsman mempertanyakan keberadaan Komisaris Besar Victor Simanjuntak yang turut serta dalam penangkapan Bambang Widjojanto akhir Januari lalu. Kabareskrim Komisaris Jenderal Budi Waseso (Buwas) tanggung jawab.

Keterlibatan perwira menengah Lemdikpol Kombes Viktor E Simanjuntak dalam penangkapan pimpinan KPK nonaktif Bambang Widjojanto dipersoalkan. Namun, Polri berpendapat penangkapan BW sudah sesuai prosedur.

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menengarai adanya kejanggalan dengan terlibatnya perwira menengah Lemdikpol Kombes Viktor E Simanjuntak dalam penangkapan pimpinan KPK nonaktif BW.