Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sekaligus Sekda DKI Saefullah tengah harap-harap cemas menanti nasib APBD 2015. Dia menginginkan agar DPRD dapat menerbitkan Perda. 

Fraksi Partai Hanura mengisyaratkan mendorong Basuki T Purnama (Ahok) menerbitkan Peraturan Gubernur untuk‎ memakai APBD DKI tahun 2014. Hanura menyerahkan urusan APBD ini pada Ahok, tanpa DPRD.

Rapim DPRD DKI belum juga membuahkan hasil terkait nasib APBD 2015. Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang juga Sekda Pemprov DKI Saefullah akan menyerahkan hasil print out e-budgeting APBD pukul 19.00 WIB.

Selain mengambil alih penyelidikan dugaan korupsi pengadaan UPS di DKI Jakarta, Bareskrim juga tengah mengincar dugaan korupsi APBD Jakarta. Dugaan serupa juga dilaporkan Gubernur Basuki Tjahja Purnama.

Ternyata Fraksi Demokrat-PAN juga terbelah. Setelah sebelumnya unsur PAN menyatakan mendukung Peraturan Daerah, kini Ketua Fraksi Demokrat-PAN menegaskan sikap mendukung Peraturan Gubernur.

PPP mendukung diterbitkannya Peraturan Gubernur untuk menggunakan APBD 2014, bukan Peraturan Daerah tentang APBD 2015. PPP melandaskan argumentasinya pada hasil survei. Tentu saja dengan nada sindiran.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana menyatakan pengambilan keputusan APBD DKI Jakarta akan dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat. DPRD DKI Jakarta tidak akan menggelar voting.

Rapat pimpinan gabungan DPRD DKI Jakarta yang membahas soal APBD DKI belum juga digelar hingga pukul 15.45 WIB. Saat rapat belum dimulai, Wakil Ketua DPRD Abraham Lunggana datang ke ruang rapat namun tiba-tiba ia balik lagi meninggalkan ruang rapat.

Hak Angket terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama disebut oleh Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik akan berujung pada pemakzulan. Ketum Hanura Wiranto tak sependapat. Ia berpesan agar hak angket itu bukan untuk memakzulkan Ahok.

Konflik antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan DPRD DKI soal APBD 2015 belum juga usai. Ketum Hanura Wiranto pun angkat bicara. Dia meminta kedua pihak untuk islah.