Penyidikan yang dilakukan oleh Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah mengerucut pada 2 orang calon tersangka. Bagaimana tanggapan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok)?

Masyarakat DKI Jakarta ternyata memantau polemik dana siluman Rp 12,1 triliun di APBD DKI yang berujung angket terhadap Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Kepercayaan warga Jakarta masih sangat tinggi, warga cukup puas dengan kinerja Gubernur Ahok.

Kabarnya, ada keributan antarelite DPRD saat hendak rapat soal APBD‎ DKI 2015. Keributan itu dipicu oleh sindiran 'minum teh bareng Gubernur Basuki T Purnama (Ahok)' yang dilakukan oleh Ketua Fraksi NasDem.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi buka peluang dikeluarkannya Perda terkait penggunaan APBD 2015. Namun, Ketua Tim Angket DPRD DKI Mohamad Ongen Sangaji menegaskan hak angket terhadap Ahok akan tetap jalan.

Ketua DPRD DKI setuju agar Peraturan Daerah APBD DKI‎ 2015 untuk diterbitkan. Padahal sebelumnya DPRD semangat untuk melancarkan hak angket guna menyelidiki APBD yang diserahkan Ahok ke Kemendagri, yang kini didorong untuk jadi Perda itu.

Ternyata, setelah menemui ketidakjelasan sekitar satu setengah jam, rapat gabungan DPRD DKI soal APBD 2015 ditunda. Ada apa gerangan?

Saat pihak eksekutif Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sedang menginput APBD DKI 2015 hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri ke e-budgeting, kini DPRD DKI akan menggelar rapat membahas APBD ini.

Partai Demokrat (PD) bersikap tegas pada kadernya di DPRD DKI yang bermain dengan dana siluman Rp 12 triliun seperti yang disampaikan Gubernur Basuki T Purnama atau Ahok. 

Kinerja DPRD DKI Jakarta dinilai masih belum memuaskan. Hal ini berdasarkan survei yang menunjukkan 45,7 persen masyarakat Jakarta merasa tidak puas dengan kinerja anggota dewan.

Ahok menemukan masih banyak anggaran 'aneh-anah' di Dinas Pendidikan. Dia bahkan tidak bisa menyebutkannya satu per satu dari APBD 2014 karena terlalu banyak anggaran aneh.