PDIP harus memberikan contoh bagaimana menghormati proses hukum. Karena itu, tidak sepantasnya kalau PDIP melakukan psywar dengan pengerahan massa.

Mabes Polri menolak putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang mewajibkan untuk membuka 17 rekening gendut. Polri akan mengajukan keberatan soal putusan KIP tersebut.

Ketua Umum PDIP Megawati menolak panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi meringankan. Sikap Megawati ini pun disayangkan. Karena kedatangan Mega positif untuk citra PDIP.

Satgas Pemberantasan Mafia Hukum mengirimkan surat kepada Kapolri Jenderal Timur Pradopo untuk mencabut SP3 14 Perusahaan kayu di Riau. Perusahaan-perusahaan itu diduga terlibat praktek mafia hutan dan korupsi.

Satgas Pemberantasan Mafia Hukum menemukan kejanggalan dalam penerbitan SP3 kepada 14 perusahaan perkayuan oleh Polda Riau terkait kasus korupsi dan mafia hutan. Kejanggalan tersebut pada penetapan saksi ahli hingga pengabaian saksi ahli hukum.

Sejumlah pasal krusial ditengarai hilang dalam rancangan Kode Etik DPR yang baru. Salah satunya adalah yang mengatur gratifikasi. Padahal seharusnya soal gratifikasi juga diatur dalam Kode Etik.

23 November 2010 lalu, ICW meminta data studi banding DPR dan alat kelengkapannya. Setelah menunggu hampir 3 bulan, akhirnya ICW mendapatkan data tersebut.

Pasal krusial ditengarai lenyap dari rancangan kode etik DPR yang baru. Dalam draf aturan baru, gratifikasi hanya disebutkan tidak diperkenankan dari mitra kerja.

Kode etik DPR yang masih dalam tahap usulan dibanggakan para anggota BK. Namun kode etik itu dinilai percuma kalau tidak mengatur sanksi yang tegas.

Nurdin Halid pernah diperiksa KPK dalam kasus dugaan suap pemilihan Miranda Gultom sebagai DGS BI pada Oktober 2010 lalu. Jika ada data tambahan Ketua PSSI ini bisa saja kembali diperiksa.