Polda Jabar menandatangani perjanjian kerjasama dengan KPU Jabar soal pengamanan Pemilu 2014. Kapolda Jabar Irjen Pol Suhardi Alius menuturkan kerjasama ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Polda Jabar untuk mengamankan rangkaian pemilu di 2014.

Jelang batas akhir penyerahan UMK ke Gubernur Jabar Rabu 20 November, seribuan buruh Kota Bandung demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Bandung, Senin (18/11/2013). Praktis jalan Aceh depan gedung dewan ditutup.

Menarik disimak, setelah beberapa kali mengalami pengunduran jadwal, Daftar Pemilih Tetap (DPT) akhirnya diketok palu oleh KPU RI pada 4 November silam, 186.612.255 pemilih terdaftar di acara rapat pleno DPT yang berlangsung terbuka tersebut.

Siapa pemasang spanduk Jokowi Calon Presiden RI 2014 di Bandung belum terungkap. Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP 2014) Wilayah Jabar membantah pihaknya yang memasang spanduk tersebut.

Majelis hakim di PN Bandung menjatuhkan vonis penjara selama 1 tahun untuk Indra Sanjaya Laksana terdakwa penyebar video asusila Wakil Ketua DPRD Jabar inisial RHT. Putusan tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan JPU yang menuntut hukuman selama 2 tahun penjara.

Tanpa menyebut identitas caleg tersebut, Ketua Bawaslu RI Muhammad A Hamid menceritakan bagaimana si caleg tanpa sadar mengungkapkan rencana curangnya untuk kampanye nanti.

Ketua Badan Pengawas Pemilu RI Muhammad Al Hamid menyatakan caleg-caleg yang maju kebanyakan tak siap dengan kekalahan. Biasanya kalau kalah, mereka akan mencari-cari kesalahan seperti soal DPT atau surat suara cacat.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Barat (Walhi Jabar) mengajak warga Bandung untuk mengisi petisi penolakan pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Sampah (PLTSa), melalui online ataupun offline.

Wakil Bupati Sumedang Ade Irawan secara otomatis menjadi Plt Bupati menggantikan Endang Sukandar yang meninggal dunia pada Sabtu (2/11/2013). Posisi bupati dan wakil bupati definitif akan ditetapkan setelah dibahas di DPRD Sumedang dan diputuskan oleh Pemerintah Pusat.

Lelang jabatan kepala dinas di Pemkot Bandung dibuka bagi PNS di lingkungan Kota Bandung, kabupaten dan kota lainnya serta provinsi Jabar. Namun DPRD Kota Bandung menyarankan agar dalam proses seleksi nanti, PNS Pemkot Bandung diprioritaskan.