Pusat Penelitian LIPI merilis hasil survei yang menyatakan 52,3 persen rakyat Indonesia sudah diperhatikan dalam kebijakan Undang-undang / anggaran pada pemerintahan SBY.

Mantan Menteri Perumahan Rakyat (Mantan Menpera) M Yusuf Asy'ari mengatakan persoalan kurang pasok (backlog) perumahan disebabkan karena anggaran sektor perumahan yang minim.

Anggaran perjalanan dinas PNS bakal dipatok Rp 32 triliun untuk 2014 sementara anggaran lain di sektor penanganan kemiskinan hingga perumahan lebih rendah.

Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kecewa saat pemerintah mematok anggaran perjalanan dinas yang cukup tinggi di 2014.

Konsumsi pangan memegang peranan penting dalam konsumsi masyarakat miskin, sehingga kestabilan harga beras menjadi komponen utama bagi garis kemiskinan.

"Responnya bagus, semua rakyat berterimakasih sebab BLSM sangat dibutuhkan. Kalau ada yang mengatakan tidak butuh, itu pasti orang mampu," ujar Menkop UKM, Syarief Hasan.

Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) akhirnya diluncurkan bersamaan dengan pengumuman pemerintah tentang pengurangan subsidi BBM. Banyak orang salah paham, terutama kaum politisi, yang menyebut bantuan tersebut sebagai politik uang menjelang Pemilihan Umum 2014.

Pasca pengurangan subsidi BBM, pemerintah mulai membagikan Bantuan Langsung Sementar (Balsem). Menurut Menkominfo Tifatul Sembiring pembagian Balsem sudah cukup akurat dan tepat sasaran. 

Menkokesra Agung Laksono baru saja selesai meninjau pembagian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan Bantuan Langsung Sementara (Balsem) di kantor Pos Jatinegara. Agung menjelaskan jika KPS mempunyai banyak fungsi.

“Setelah BLSM diterima rakyat, baru kami pikirkan mau diapain PKS."