Wakil Ketua MPR dari unsur DPD Farhan Hamid agaknya tidak diterima oleh teman-teman DPD. Farhan diteriaki saat diperkenalkan posisi barunya itu kepada anggota DPD.
Presiden SBY akan mengumumkan nama-nama menterinya besok. Sejumlah nama sudah dipastikan akan menduduki kursi menteri-menteri bidang ekonomi. Sebagian memang memiliki background yang tak nyambung. Berikut profil mereka.
BK DPD menolak berkas laporan pelanggaran tata tertib yang diduga dilakukan Ahmad Farhan Hamid. Berkas tersebut dinyatakan tidak lengkap dan akan dikembalikan Selasa (20/10) besok pagi
Tanpa kontemplasi diri dari pihak Kepolisian dan Kejaksaan maka prinsip separation of power tidak akan mencapai puncaknya sebagaimana yang dimaksud oleh Montesquieu. Paling tidak dalam hal pemberantasan korupsi di Indonesia.
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2009-2014 berkomitmen memperjuangkan kembali amandemen UUD 1945. Hal itu dimaksudkan untunk mempertegas fungsi dan peran DPD sebagai lembaga legislatif wakil daerah.
Proses seleksi fit and proper test calon anggota baru BPK sangat tidak melegitimasi UU No 15 Tahun 2006. Saat proses seleksi berlangsung, publik tidak diberi ruang untuk mengawal karena prosesnya yang tertutup.
DPD diminta tidak ragu-ragu untuk mengambil tindakan tegas dengan memberhentikan Ahmad Farhan Hamid dari keanggotan DPD. Alasannya, Farhan mengakui posisinya sebagai Wakil Ketua MPR bukanlah atas rekomendasi DPD.