Program swasembada gula nasional harus melibatkan swasta. Jika hanya mengandalkan pemerintah saja maka program swasembada gula sulit tercapai karena keuangan pemerintah terbatas.

Sebanyak empat menteri Kabinet Indonesia bersatu berkumpul di Komisi VI DPR Senayan untuk membahas persoalan produksi gula nasional melalui rapat kerja (raker) dengan DPR.

DPR yakin data audit penjatahan saham perdana PT Krakatau Steel Tbk akan mereka dapat dari Bapepam-LK. Meski dalam UU Pasar Modal audit penjatahan hanya dapat diungkap jika ada tindak pidana.

Komisi XI DPR mengusulkan agar gaji pegawai BI tidak lagi dinaikkan. Hal tersebut dikarenakan saat ini gaji pegawai bank sentral sudah jauh di atas Menteri bahkan DPR.

Komisi XI DPR menyindir Komisi VI yang membuat Panja khusus menangani IPO Krakatau Steel untuk mencari bukti-bukti dari BPK dan bukan mengandalkan data hanya dari media massa.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta tidak mengutak-atik mekanisme internal keraton Yogyakarta. Mekanisme keraton yang konon sudah berdiri 300 tahun itu dinilai lebih matang.

Hampir 80% pegawai BI menolak untuk ditarik menjadi pegawai lembaga baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ada lima alasan mengapa para pegawai bank sentral ini menolak untuk menjadi pegawai OJK.

Presiden tak perlu ragu-ragu untuk merestui penetapan Sultan Daerah Istimewa Yogyakarta langsung menjadi Gubernur. Pemerintah bisa mendengarkan saran DPD agar anak kecil tak bisa begitu saja menjadi Gubernur Yogya.

Dewan Perwakilan Daerah RI menilai Presiden SBY tidak bisa dalam mengurus pemerintahan. Akibatnya, mengurus keistimewaan DIY saja harus menimbulkan kontroversi.

Banyak kalangan melihat inkonsistensi sikap Presiden SBY terkait keistimewaan daerah Yogyakarta. Inkonsistensi ini menjadi preseden buruk dalam demokrasi yang ditumbuhkan di Indonesia.