Rapat Badan Anggaran yang dimulai pukul 21.30 WIB hingga setengah jam akhirnya memutuskan menolak membahas APBD 2015. Fraksi PKB yang awalnya mendukung‎ Peraturan Daerah APBD 2015, kini menyerah menerima keputusan itu.

A‎PBD DKI 2015 telah ditolak Badan Anggaran DPRD DKI untuk dibahas dan dilanjutkan dalam Rapat Pimpinan untuk menjadi Peraturan Daerah. Namun PKS menyatakan aspirasinya, sebaiknya DPRD DKI berkonsultasi dulu dengan Kementerian Dalam Negeri sebelum menolak APBD 2015.‎

Rapat Badan Anggaran DPRD DKI dibuka pukul 21.30 WIB untuk membahas APBD DKI 2015. Banggar memutuskan menolak membahas APBD DKI 2015.

Dokumen APBD DKI 2015 telah diterima DPRD meski telat, dari yang sedianya dijanjikan diterima pukul 19.00 WIB namun diterima pukul 20.40 WIB. Apakah para anggota dewan masih mau membahasnya?

Setelah ditunggu DPRD DKI, akhirnya Pemerintah Provinsi DKI menyerahkan dokumen APBD 2015 ke Pimpinan Dewan. ‎Namun Pemprov DKI pasrah bila APBD itu ditolak DPRD.

Peraturan Daerah untuk menggunakan APBD DKI 2015 bakal gagal karena DPRD tak mau lagi membahasnya. Wakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik 'memberi Karpet merah' kepada Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk menggunakan APBD tahun lalu.

DPRD DKI menyatakan tak akan menggelar rapat Badan Anggaran untuk membahas APBD 2015. Maka tinggal tunggu kepastian selepas pukul 00.00 WIB, APBD DKI 2015 tak jadi digunakan Pemerintah Provinsi DKI.

Sejumlah fraksi di DPRD DKI mendesak Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menerbitkan Peraturan Gubernur untuk memakai APBD 2014. Mereka adalah Fraksi PPP, Hanura, Gerindra, dan sebagian Demokrat-PAN. Apakah itu disebabkan keinginan mereka agar hak angket terhadap Ahok terus bergulir?

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah mendengar belum tercapainya kesepakatan antar fraksi dewan terkait nasib APBD 2015. Menurutnya, untuk menghasilkan Perda tidak membutuhkan persetujuan secara politis Badan Anggaran (Banggar) DPRD.

Rapat DPRD DKI soal APBD DKI‎ tak kunjung dimulai. Ternyata, menurut DPRD, alasannya karena dokumen APBD DKI 2015 belum diterima DPRD dari pihak Pemerintah Provinsi DKI.