Presiden Joko Widodo diminta turun langsung untuk memastikan KPK tidak dikriminalisasi melalui proses hukum di Polri. Perkara Bambang Widjojanto yang penuh kejanggalan jadi contoh upaya kriminalisiasi.

Koalisi masyarakat sipil menyatakan sikapnya terkait upaya pelemahan KPK lewat kriminalisasi. Salah satu poin yang disampaikan adalah meminta presiden Jokowi mencabut pemberhentian sementara Bambang Widjojanto dan Samad.

Pekanbaru, Oknum PLN Pekanbaru pernah mendatangi rumah Emi Amsar (40) terkait penagihan tunggakan listrik yang tak masuk akal sebesar Rp 48 juta. Pegawai PLN dikawal pihak kepolisian sempat mendobrak rumah pelanggannya.

Perwakilan Ombudsman Riau merespons pengaduan warga Emi Amsar (40) warga Pekanbaru terkait tagihan listrik tak masuk akal sebesar Rp 48 juta. Ombudsman menyurati PLN Cabang Pekanbaru untuk diminta klarifikasi.

Tim pengacara pimpinan KPK nonaktif Bambang Widjojanto terus mendesak Bareskrim Polri mematuhi rekomendasi hasil laporan Komnas HAM dan Ombudsman.

Emi Asmar (40), warga Pekanbaru, geleng kepala karena tagihan listriknya selama 1,5 tahun mencapai Rp 48 juta. Berikut rincian dari PLN yang tak masuk akal tersebut.

Tim pengacara Bambang Widjojanto tetap mendesak Bareskrim Polri melakukan gelar perkara khusus terkait perkara kliennya. Gelar perkara ini harus dilakukan untuk menguji dasar penyidikan Bareskrim.

Pimpinan KPK nonaktif Bambang Widjojanto menantang Polri melakukan gelar perkara khusus terkait perkara yang disangkakan. Wakapolri Komjen (Pol) Badrodin Haiti membuka peluang gelar perkara khusus.

Kabareskrim Komjen (Pol) Budi Waseso menyebut keberadaan Victor sah saat penangkapan pada 23 Januari 2015.

Wakil Ketua KPK non aktif Bambang Widjojanto menolak diperiksa penyidik Bareskrim Polri karena adanya serangkaian kejanggalan.