Korupsi di Indonesia ternyata masih masih meraja-rela. Bahkan selama semester II 2010 (Juli-Desember) ditemukan 272 kasus korupsi yang terjadi di level pusat maupun daerah. Potensi kerugian negara yang timbul lebih Rp 1,5 triliun.

ICW mengkritisi kinerja KPK dalam penindakan korupsi di Tahun 2010. Menurut ICW, KPK mengalami pasang surut dalam penindakan kasus korupsi pada tahun 2010.

BK DPR mendapatkan masukan dari Indonesian Corruption Watch (ICW) agar memasukkan sanksi potong gaji kepada anggota DPR. Namun sanksi yang pernah dimasukkan dalam draf kode etik DPR ini ditolak mentah-mentah oleh anggota DPR.

Indonesian Corruption Watch (ICW) menyambangi Badan Kehormatan (BK) DPR. ICW akan memberikan masukan kepada BK terkait penyusunan kode etik DPR.

ICW mengeluarkan hasil riset yakni 70 persen warga miskin pengguna kartu miskin mengeluhkan layanan RS. Keluhan itu termasuk layanan administrasi, perawatan dokter, uang muka, obat dan lainnya.

Sekretaris Kabinet Dipo Alam menilai sejumlah media TV menebar kebencian. Ia meminta agar penonton memboikot media ini. Pernyataan ini dinilai oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) sebagai bentuk lain upaya pemerintah untuk membungkam media.

Aliansi orangtua peduli pendidikan Indonesia (APPI) prihatin dengan adanya diskriminasi di dunia pendidikan. Karena itu APPI mendeklarasikan pendidikan bebas diskriminasi.

Tekad para pencinta sepakbola nasional untuk menggusur Nurdin Halid sebagai Ketua Umum PSSI makin kuat. Hari ini, suporter bakal mendatangi KPK dan kemudian mencoba menduduki PSSI.

Desakan agar Pemerintah melakukan intervensi terhadap PSSI mulai disuarakan sejumlah pihak. Sanksi dari FIFA bisa dianggap sebagai langkah mundur untuk kemudian maju lebih jauh.

Indonesia Corruption Watch (ICW) akan kembali mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melaporkan dugaan korupsi yang dilakukan oleh Ketua Umum PSSI Nurdin Halid.