Upaya penolakan kenaikan harga BBM terus diupayakan. Serikat Pengacara Rakyat akan membawa masalah ini ke Mahkamah Konstitusi.

Partai Demokrat menyebut penolakan oposisi, yakni PDIP dan Gerindra, terhadap kenaikan BBM adalah sikap berlebihan (lebay). Hal ini ditanggapi Gerindra dengan menyebut pernyataan tersebut memprihatinkan dan kurang cerdas.

Selain Komite Etik, KPK juga membentuk tim pengawas internal. Tim internal KPK ini diminta tegas menindak staf di KPK jika benar terbukti melanggar kode etik.

Ketua DPR Marzuki Alie dilaporkan ke BK DPR atas pernyataanya seputar pembubaran KPK dan memaafkan koruptor. BK DPR didesak tegas terhadap wakil ketua dewan pembina PD ini.

Wacana menghebohkan Marzuki Alie mengenai pembubaran KPK, merupakan pernyataan selaku pribadi. Tidak mewakili kebijakan DPR maupun Partai Demokrat. Karenanya DK PD tidak perlu meminta klarifikasi kepada yang bersangkutan.

"Monggo kerso, itu hak setiap WNI untuk melapor. Tapi kesannya kok berlebihan. Saya tidak yakin Pak Marzuki melakukan seperti yang ditudingkan atau mau dilaporkan itu," ujar Wasekjen DPP PD, Ramadhan Pohan.

Usulan Ketua DPR RI Marzuki Alie agar KPK dibubarkan berbuntut panjang. Marzuki akan dilaporkan ke BK DPR karena dinilai telah melanggar kode etik DPR.

MA mendukung Gubernur DKI Jakarta yang melarang orang merokok di dalam gedung. Dukungan ini dituangkan dalam putusan judicial review MA yang menguatkan Pergub DKI No 88/2010 tentang Kawasan Dilarang Merokok.

Majelis hakim PN Jakpus akan dilaporkan ke KY karena dinilai tidak objektif dengan menunda sidang keempat kalinya terkait gugatan kepada Gubernur DKI Jakarta. Keluhan terhadap sikap majelis itu muncul dalam perkara gugatan Pemberlakuan Pergub Rokok.

Nasib kader Gerindra, Pius Lustrilanang, masih simpang siur terkait sikapnya di BURT DPR yang menyetujui gedung baru. Sempat disebut batal dicopot, kini ada lagi kabar Pius di BURT akan digantikan Sekretaris Fraksi Gerindra Edi Prabowo.