Pemerintah tetap kokoh dan tak mau mengalah pada DPR soal Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dua wakil pemerintah dan BI di Dewan Komisioner OJK harus mempunyai hak suara.

Pemerintah bersama DPR menyepakati RUU Parpol diteruskan ke paripurna DPR. Poin terakhir yang disepakati adalah syarat pembentukan parpol maksimal harus 2,5 tahun sebelum pemilu.

Plafon sumbangan dari pengusaha dan badan usaha kepada partai politik (parpol) ditambah dari yang tadinya Rp 4 miliar menjadi Rp 7 miliar per tahun. Selain itu, syarat pendirian parpol pun bertambah berat.

Penyelesaian RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terancam molor selesai di 2011 karena adanya selisih pendapat antara DPR dengan pemerintah. Padahal seharusnya OJK dibentuk paling lambat akhir 2010.

Komisi II DPR yang membidangi pemerintahan rapat dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi terkait RUU Parpol. DPR akan menyampaikan pandangan akhir terkait RUU parpol yang tengah direvisi.

Pemerintah tetap ingin menempatkan 2 ex-officio perwakilan Kemenkeu dan BI di OJK. Jika disepakati, DPR mengusulkan tetap 2 ex-officio tersebut tak punya hak suar.

Panja RUU OJK masih menemui 'jalan buntu' alias deadlock dalam pembahasan struktur Dewan Komisioner OJK karena pemerintah ngotot tempatkan 2 ex-officio BI dan Kemenkeu.

Pembahasan RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK) oleh pemerintah dan DPR di Hotel Borobudur selama 3 hari ini berjalan alot. Belum ada keputusan mengenai jumlah pimpinan atau Dewan Komisioner OJK.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achsanul Qosasi memastikan gaji dan fasilitas pegawai Bank Indonesia yang pindah ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengalami kenaikan.

Panja swasembada gula DPR RI meminta agar Perum Bulog dijadikan sebagai importir tunggal gula kristal putih sebagai bagian menjadikan Bulog lembaga buffer stock gula nasional.