detikNews

Menko Polhukam: Perpu Penyelamatan MK Masih Digodok

Presiden SBY akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Perundang-undangan (Perppu) untuk menyelamatkan Mahkamah Konstitusi (MK). Sudah sejauh mana proses pembuatan Perppu tersebut?

Jumat, 11 Okt 2013 23:06 WIB

detikNews

Tidak Efektif, Rencana Lembaga Baru Pengawas MK Dikritik Keras

MK berencana untuk segera membentuk lembaga majelis etik. Lembaga independen ini berfungsi mengawasi kinerja hakim konstitusi. Hal tersebut dikritisi oleh KY.

Jumat, 11 Okt 2013 15:47 WIB

detikNews

MA: Hakim Konstitusi Harus Profesional dan Bersih dari Politik

Presiden SBY segera menerbitkan Perppu menyikapi kasus penangkapan Ketua MK Akil Mochtar. Menanggapi hal tersebut, MA setuju ada mekanisme baru dalam perekrutan hakim.

Kamis, 10 Okt 2013 15:08 WIB

detikNews

MK Tak Mau Diawasi Lembaga Eksternal, Ini Kata KY

Mahkamah Konstitusi ngotot membentuk majelis etik untuk mengawasi hakimnya. MK menolak diawasi Komisi Yudisial yang direncanakan kembali diberi kewenangan mengawasi hakim konstitusi.

Kamis, 10 Okt 2013 07:57 WIB

detikNews

Soal Pengawasan Eksternal MK, Sudah Ada KY Kok Bikin Lembaga Baru

Mantan staf ahli MK Refly Harun menyambut baik Perppu yang disiapkan Presiden SBY. Ada tiga hal yang diharapkan Refly dalam Perppu itu.

Senin, 07 Okt 2013 15:56 WIB

detikNews

Komisi III: Perppu Untuk Menyelamatkan MK Masa Ditolak?

Presiden SBY tengah menyiapkan Perppu guna menjadi solusi atas prahara yang menimpa MK. Sejumlah elit MK-pun menolak. Komisi III DPR heran dengan penolakan itu.

Senin, 07 Okt 2013 14:46 WIB

detikNews

MK Gagas Lembaga Pengawasan Baru, Mengapa Tidak KY Saja Biar Efektif?

Presiden SBY mengusulkan lembaga yang mengawasi 9 hakim konstitusi adalah KY. Atas usulan ini, MK mulai membuka hatinya namun dengan catatan yaitu lembaga pengawasan baru itu bukan KY.

Senin, 07 Okt 2013 14:39 WIB

detikNews

Jimly: Perppu yang akan Dikeluarkan Presiden Bisa Mengebiri MK

Presiden SBY akan segera menerbitkan Peraturan Pemerintan Pengganti Undang-undang (Perppu) menyikapi kasus Akil Mochtar. Perppu tersebut dinilai mantan Ketua MK Jimly Ashdiddiqie dapat mengebiri MK.

Senin, 07 Okt 2013 06:49 WIB

detikNews

KPU: Pelaksanaan Pemilu Kada Serentak 2013 Tak Perlu Perppu

Periodesasi pemilu, termasuk pemilukada dilakukan sekali dalam lima tahun. Jika pemilukada sebelumnya tahun 2008 maka otomatis pelaksanaan pemilukada berikutnya 2013,” ujar Ketua KPU RI Husni Kamil Manik

Senin, 15 Apr 2013 17:47 WIB

detikNews

Kasus LP Sleman, Panglima TNI: Peradilan Militer itu Semuanya Terbuka

Peradilan militer bagi 11 prajurit yang menyerbu LP Sleman digugat sejumlah kalangan. Bahkan ada yang meminta agar Presiden SBY menerbitkan Perppu agar 11 prajurit itu diadili di peradilan umum. 

Senin, 08 Apr 2013 14:30 WIB