Petisi rakyat yang menuntut reformasi Polri terus bergulir. Pengacara senior Adnan Buyung Nasution pun meminta agar Polri bisa menyikapinya dengan positif. Polri harus mau mengubah diri.

Staf Khusus Presiden Denny Indrayana menyambut positif petisi rakyat mengenai tuntutan reformasi di Polri dan penuntasan mafia hukum termasuk rekening gendut. Presiden SBY pun mendukung petisi tersebut.

Instruksi Presiden SBY agar Polri membuka kasus rekening gendut disikapi  positif. Polri diminta menuntaskan kasus itu, apalagi rakyat sudah menandatangani petisi yang meminta penuntasan kasus itu.

Dari perebutan HKTI oleh politisi maka justru membuat anggota, para petani, yang nasibnya seharusnya diperjuangkan justru semakin diabaikan. Harus diakui secara jujur bahwa kontribusi HKTI terhadap nasib petani selama ini sangat minim.

Jumlah orang yang sudah meneken deklarasi agar mendesak Presiden SBY mencopot petinggi Polri yang terlibat praktik mafia hukum sudah mencapai 600 orang lebih.

Masyarakat berkeyakinan penyelesaian kasus rekening gendut yang diduga sebagai milik perwira Polri belum tuntas. Presiden SBY memerintahkan aparat terkait segera jawab keraguan tersebut.

540 Pendukung Petisi Keprihatinan mendesak Presiden SBY mencopot petinggi Polri yang terlibat praktik mafia hukum. Hal ini dinilai positif untuk perbaikan Korps Bhayangkara itu.

Sekitar 50 orang membacakan Petisi Keprihatinan untuk Presiden SBY di halaman Gedung MK. Mereka mewakili 540 pendukung petisi untuk mendesak Presiden SBY mencopot petinggi Polri yang terlibat praktik mafia hukum.

Pemberian grasi dan remisi terhadap para koruptor, telah melukai hati rakyat yang menginginkan penegakan hukum seadil-adilnya. Presiden SBY dinilai pro terhadap korupsi.

Gerakan untuk meminta pemerintah membenahi kinerja aparat hukum, akan mewujud dengan deklarasi Petisi Keprihatinan. Petisi Keprihatinan ini rencananya akan diluncurkan pukul 16.00 WIB sore nanti di halaman Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).